Gegara Isu Presidential Threshold, PKPI Sulsel Krisis Caleg

Ketua PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin menyetorkan daftar Bacaleg ke KPU Sulsel. /Nasruddin

Terkini.id — Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sulawesi Selatan (Sulsel) kerisis daftar Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Sulsel.

Saat memasukkan daftar Bacaleg DPRD Sulsel ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Jalan AP Pettarani Makassar, Selasa 17 Juli 2018. PKPI Sulsel hanya mengisi dua Dapil dari 11 Dapil di Sulsel, yaitu Dapil II (Makassar B) dan Dapil III (Gowa-Takalar).

“Iya betul hanya dua Dapil II tiga orang, Dapil III tiga orang,” kata Ketua PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin diwawancarai di selah-selah pendaftaran di KPU Sulsel.

Suzanna mengatakan, partainya krisis bacaleg dikarenakan mencuapnya isu Presidential Threshold yang akan berlaku hingga ke kabupaten/kota, sehingga isu itu membuat kader PKPI enggan mendaftar sebagai Caleg.

“Gara-gara isu presidential threshold, jadi tidak ada yang mau mendaftar, padahal saya sudah sampaikan kalau presidential threshold hanya berlaku tingkat pusat. Tapi karena media terus beritakan membuat orang takut mendaftar Caleg,” ujar Legislator DPRD Sulsel ini.

Sekadar diketahui, PKPI saat ini memiliki 1 kursi di DPRD Sulsel yaitu Suzanna Kaharuddin. Meskipun saat mendaftat hanya mengisi dua dapil, namun dia optimis kursi PKPI bertambah di DPRD Sulsel.

Komentar

Rekomendasi

Anggota DPRD Meity Rahmatia Bagikan Hand Sanitizer dan Sabun Cuci Gratis di Gowa

Peduli Wabah Corona, JMS Care Bagi-bagi Masker dan Hand Sanitizer Gratis

Fadli Ananda: Keputusan KPU Menunda Pilkada Sangat Tepat

Anggota DPR RI AMI Perjuangkan Nasib Rakyat Terdampak Corona

Ikuti Rapid Test, Politisi Golkar JMS Negatif Covid-19

Perangi Covid-19, Golkar Sulsel Bagikan Hand Sanitizer dan Masker ke Masyarakat

Pilkada Serentak 2020 Akan Ditunda, KPU Makassar: Kami Tunggu Perintah

KSPI: DPR Jangan Coba-Coba Bahas Omnibus Law di Tengah Pandemi Corona

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar