Gegara SK Wakil Gubernur Tender Proyek di Sulsel Tidak Jalan, KPK Minta Dibatalkan

Ketua dan sekretaris Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid dan Selle KS Dalle memperlihatkan SK Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. /Nasruddin

Terkini.id — Panitia Hak Angket DPRD Sulsel menemukan jawaban terkait dengan minimnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel 2019.

Jawaban tersebut diperoleh Panitia Hak Angket, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulsel, Jumras pada sidang tertutup hak angket DPRD Sulsel, Selasa 9 Juli 2019.

Jumras hadir pada persidangan sebagai terperiksa untuk memberikan keterangan terkait pencopotannya sebagai Kepala Biro Pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah.

Sekretaris Hak Angket, Selle KS Dalle mengungkapkan, pada persidangan tersebut Jumras sempat membeberkan bahwa dampak dari minimnya serapan anggaran karena tidak jalannya tender proyek di Sulsel.

Hal itu dikarenakan, Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) Tender yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, tidak bisa menjadi patokan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa.

“Ternyata itu jawabannya. Kalau itu dijalankan maka itu bisa diproses pidana,” kata Selle kepada sejumlah awak media, usai sidang hak angket.

Menurut Politisi Partai Demokrat Sulsel ini, SK Pokja Tender harusnya ditandatangani oleh gubernur.

“Pak Sekda juga akui itu, jadi KPK meminta supaya SK wagub dibatalkan, kemudian direvisi dan ditandatangani oleh gubernur,” ungkapnya.

Hanya saja, ia belum mengetahui alasan wakil gubernur menandatangani SK Pokja Tender Barang dan Jasa.

“Nanti BKD yang ungkapkan. Tapi kata Pak Jumras kami hanya menyampaikan ke BKD bahwa tidak boleh kita melakukan pengadaan barang dan jasa jika tidak sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bukan kali pertama membuat SK yang bersoal, sebelumnya juga Andi Sudirman membuat SK terkait mutasi dan pelantikan 193 pejabat lingkup Pemprov yang dianulir oleh Kemendagri.

Berita Terkait
Komentar
Terkini