NETWORK
Terkini.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) di KTT PBB membawakan pidato terkait perubahan iklim (COP26) di Glasgow. Namun, Greenpeace menyebut isi pidato hanya omong kosong.
Greenpeace adalah lembaga swadaya masyarakat yang punya kebijakan tidak menerima donasi dari pemerintah dan perusahaan. Tujuannya adalah menjaga independensi.
Greenpeace dalam pernyataan resminya memandang pidato Presiden Jokowi tidak memperlihatkan komitmen serius dan ambisius yang merupakan inisiatif pemerintah sendiri.
Sebagai anggota G20 yang memegang presidensi G20 di 2022, Indonesia seharusnya bisa menjadi contoh bagi banyak negara berkembang untuk memutus ketergantungan terhadap energi kotor, mewujudkan nol deforestasi, serta tidak bergantung pada dukungan internasional.
“Sebagai bagian dari 20 ekonomi terbesar di dunia, dan 10 negara pengemisi terbesar, seharusnya Indonesia memimpin dengan komitmen ambisius dan aksi nyata untuk dekarbonisasi ekonominya. Yaitu dengan berkomitmen untuk mencapai karbon netral pada 2050, menghentikan dominasi batubara pada sektor energi, dan tidak menggantungkan diri pada perdagangan karbon yang merupakan solusi palsu terhadap krisis iklim,” kata Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak dikutip dari detikcom, Rabu, 3 November 2021.
Berikut tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap sejumlah pernyataan yang disebutkan oleh Presiden Jokowi melansir detikcom, Rabu, 3 November 2021.
1. Presiden Jokowi menyebutkan, laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir
Faktanya, deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019). Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi.
Tren penurunan deforestasi dalam rentang 2019-2021, tidak lepas dari situasi sosial politik dan pandemi yang terjadi di Indonesia sehingga aktivitas pembukaan lahan terhambat.
Faktanya dari tahun 2002-2019, saat ini terdapat deforestasi hampir 1,69 juta hektar dari konsesi HTI dan 2,77 juta hektar kebun sawit. Selama hutan alam tersisa masih dibiarkan di dalam konsesi, deforestasi di masa depan akan tetap tinggi.
2. Kebakaran hutan diklaim turun 82 persen di tahun 2020
Padahal penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 jika dibandingkan 2019 yang mencapai 296.942 hektar ini adalah angka kebakaran yang luasnya setara dengan 4 kali luas DKI Jakarta.
Penurunan ini juga disebabkan gangguan anomali fenomena La Nina bukan sepenuhnya hasil upaya langsung pemerintah. Pemerintah tidak boleh menganggap sepele angka tersebut, sebab ongkos sesungguhnya harus ditinjau dari masalah kesehatan masyarakat, biaya penanggulangan, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang sangat besar.
3. Indonesia disebut telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024
Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia yaitu 3.489.140,68 ha (tahun 2015) yaitu 23 persen dari ekosistem mangrove dunia. Namun lebih dari setengah dalam kondisi rusak yaitu seluas 1.817.999,93 Ha.
Sampai hari ini alih fungsi lahan gambut untuk tambak, pemukiman, illegal logging, perkebunan, infrastruktur di kawasan pesisir seperti reklamasi, jalan, pariwisata dan pelabuhan, masih terus terjadi. Kondisi ini diperburuk dengan pencemaran dari darat seperti limbah plastik, limbah rumah tangga, tumpahan minyak dan juga sedimentasi akibat rusaknya kawasan hulu sungai.
4. Presiden Jokowi menyebutkan, Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2010-2019
Capaian ini perlu dipertanyakan ulang mengingat terdapat peningkatan laju deforestasi seperti yang disebutkan sebelumnya di atas. Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi.
Walaupun ada klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam 2 tahun terakhir, angka itu menjadi kurang berarti karena adanya pergeseran area-area terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur (Papua).
Nasib komitmen moratorium sawit yang tidak jelas sampai saat ini menjadi sinyal perlunya peningkatan target perbaikan tata kelola hutan.
Hasil analisis Greenpeace Indonesia dan The Tree Map menemukan seluas 3,12 juta ha perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan hingga akhir tahun 2019, setidaknya terdapat 600 perusahaan perkebunan di dalam kawasan hutan, dan sekitar 90.200 ha perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan konservasi.
5. Pemerintah menyebutkan, sektor kehutanan dan lahan yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink pada 2030
Sudah saatnya Indonesia untuk segera mengakhiri deforestasi, didukung oleh undang-undang dan kebijakan yang ketat, yang mengakui hak atas tanah masyarakat adat, melindungi hutan secara total, juga menghilangkan deforestasi melalui rantai pasokan industri berbasis lahan.
Masyarakat adat dan praktek pengelolaan berkelanjutan terhadap sumberdaya alam adalah solusi untuk krisis iklim. Hak-hak masyarakat adat dan lokal harus menjadi inti dari semua kebijakan perlindungan alam.
6. Terkait sektor energi, pemerintah menjalankan pengembangan ekosistem mobil listrik
Sektor kelistrikan Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya batu bara. Bauran energi batu bara pada kelistrikan saat ini mencapai 67 persen dan tetap mendominasi hingga tahun 2030, yaitu sebesar 59 persen.
Untuk itu, jika pengembangan mobil listrik tersebut dilakukan dengan kondisi jaringan yang masih brown, maka tujuan pengurangan emisi secara signifikan tidak akan tercapai karena hal tersebut sama saja dengan memindahkan emisi dari sektor transportasi ke sektor pembangkitan listrik.
7. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan termasuk biofuel
Biofuel merupakan solusi semu bagi transisi energi, karena akan menaikkan laju deforestrasi untuk pemenuhan produksi dan akan memperlebar penyelewengan penggunaan dana pemulihan ekonomi kepada subsidi minyak bumi dan kegiatan ekstensifikasi lahan bagi industri berbasis kelapa sawit atau biomassa (wood pellet, dsb).
Jika melihat dari program biodiesel pemerintah yang berbasis minyak sawit, biodiesel yang level blending 30 persen, akan memerlukan 5,2 juta Ha di atas 16 juta Ha perkebunan sawit yang sudah ada, jika menggunakan skenario tambahan blending 50 persen maka akan ada penambahan 9 juta Ha pada tahun 2025 di atas perkebunan sawit yang sudah ada.
8. Pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara
Presiden Jokowi di dalam pidatonya masih terjebak pada proyek-proyek rekor seperti PLTS terbesar dan kawasan industri hijau terbesar. Indonesia seharusnya menempuh transisi ke ekonomi hijau dalam bentuk perubahan kebijakan mendasar, dan implementasinya seperti transisi energi secara masif dan cepat, untuk mencapai zero emission di 2050.
Hal ini menunjukkan Presiden Jokowi belum memiliki komitmen serius dan masih menjadikan isu krisis iklim sebagai isu pinggiran dan solusinya sebagai gimmick.
9. Carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim
Greenpeace secara tegas menolak rencana penyeimbangan karbon atau carbon offset, karena berpandangan ini adalah solusi palsu bagi iklim, yang hanya akan memindahkan tanggung jawab, dibanding penurunan emisi karbon secara langsung dan masif yang harus dilakukan segera oleh industri ekstraktif.
Sebaliknya, negara-negara di dunia termasuk Indonesia juga harus melakukan perubahan mendasar untuk mencapai zero emission yang sebenarnya melalui transisi hijau.
“Presiden Jokowi perlu menyadari bahwa 2 minggu ke depan dalam COP26 Glasgow ini akan sangat menentukan bagi keberlanjutan kemanusiaan kita. Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinan yang nyata, melalui perubahan-perubahan fundamental pada sistem ekonominya yang dapat membantu untuk menghindarkan kita semua dari bencana iklim permanen di akhir abad ini,” ujar Leonard Simanjuntak.