Gubernur Sulsel Jadi Terperiksa di Sidang Hak Angket

Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menjadi terperiksa pada Sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Kamis 1 Agustus 2019.

Terkini.id — Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menjadi terperiksa pada Sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Kamis 1 Agustus 2019.

Orang nomor satu di Sulsel itu dimintai keterangan terkait lima poin materi hak angket, salah satunya terkait dengan SK Mutasi dan Pelantikan 193 Pejabat Pemprov Sulsel yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Namun SK 193 itu dibatalkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menanggapi persoalan SK 193, Nurdin Abdullah mengungkapkan bahwa saat SK tersebut muncul, dirinya sedang cuti karena menunaikan ibadah umroh. Segala tanggung jawab dibebankan oleh Wakil Gubernur.

“Setelah itu muncul rekomendasi dari kementerian dalam negeri untuk membatalkan SK 193 itu, kemudian dilakukan evaluasi ada tim yang namanya tim kinerja pemerintah dan inilah yang bekerja, sehingga lahirlah pembetulan SK tersebut. Jadi saya anggap sudah selesai,” ungkapnya dalam sidang.

Terkait dengan SK Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang juga ditandatangani oleh Wakil Gubernur, yang mengakibatkan serapan APBD minim. Kata Nurdin, dirinya bersama Andi Sudirman sudah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan persoalan SK Pokja itu.

” Kita sudah dipanggil oleh KPK. Kami hanya diminta untuk memperbaiki. Jadi semua yang ditandatangani oleh wagub itu kita perbaiki,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, sidang hak angket dengan terperiksa Nurdin Abdullah masih berlangsung hingga kini.

Berita Terkait