Gubernur Sulsel Serukan Tolak Gerakan People Power

bukan puasa bersama MUI dengan seluruh elemen masyarakat Sulsel dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulsel yang sejuk dan damai, di Hotel Claro Makassar, Jumat 17 Mei 2019.

Terkini.id — Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah seruhkan tolak gerakan people power atau gerakan menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu diungkapkan Nurdin pada sambutannya di acara silaturahmi dan bukan puasa bersama MUI dengan seluruh elemen masyarakat Sulsel dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulsel yang sejuk dan damai, di Hotel Claro Makassar, Jumat 17 Mei 2019.

“Sebagai masyarakat Sulsel menolak keras people power. Mari kita akhiri kontestasi yang sekian lama kita lalui. Mari kita tunggu penetapan KPU. Siapun yang ditetapkan oleh KPU itulah pemimpin yang diridhoi oleh Allah SWT,” ungkap Nurdin Abdullah.

Pada acara tersebut juga serentak seluruh ulama, seluruh tokoh-tokoh se Sulawesi Selatan melakukan tanda tangan petisi untuk menolak gerakan people power.

Atas itu Gubernur Sulsel, Prof. HM. Nurdin Abdullah menyampaikan, apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Sulsel, atas keberhasilan membuat acara yang begitu megah ini.

Pada acara tersebut juga dihadiri seluruh organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan seluruh ormas se-Sulsel.

“Kami mengucapkan apresiasi kepada MUI yang telah membuat acara ini untuk mewujudkan masyarakat Sulsel yang sejuk dan damai,” kata mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 itu.

Pada kesempatan itu juga alumni Unhas Makassar ini juga menyampaikan, bila pemerintah provinsi Sulsel harus menyusun rencana untuk pembicaraan lebih serius mengenai regulasi Pemilu.

“Saya ingin menyampaikan kepada alim ulama, kita semua perlu duduk bersama untuk mengevaluasi bagaimana masyarakat kita melakukan Pemilu yang murah dan tidak dipersulit,” jelasnya.

Efek dari Pemilu yang tersebut banyak tokoh-tokoh yang memiliki potensi harus gugur dari pertarungan, kekalahan tersebut kata, Nurdin Abdullah hampir semuanya dikalahkan oleh pendatang baru.

“Banyak tokoh politik kita dikalahkan oleh pendatang baru. Yang kedua ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita mengenai sebuah pemilihan. Kita sama-sama meyakinkan kepada rakyat dalam sebuah pertandingan ada yang kalah ada yg menang, tidak mungkin sebuah semuanya menang,” tutur alumni Universitas Jepang itu.

Menurut Nurdin Abdullah, bila ada pihak yang tidak merasa puas dengan hasil Pemilu, negara menyediakan lembaga resmi sebagai tempat untuk melaporkan hasil Pemilu.

“Yang kedua ketika ada sesuatu yang terjadi pada pemilihan ada lembaga yang sudah di atur oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Kalau kita tidak puas siapkan data-data kita untuk dibawa ke MK,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini