NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Hari terakhir PPKM darurat, Pandu Riono: tak semua daerah dilonggarkan. Terkait berakhirnya penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembataan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berakhir hari ini, Minggu 25 Juli 2021, Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono memprediksi pelonggaran tidak akan diberlakukan di semua daerah.
Ia memprediksi, pelonggaran hanya akan ada di daerah-daerah yang perekonomiannya terdampak signifikan lantaran pengetatan pembatasan.
“Di daerah-daerah pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak, mungkin Jakarta, Surabaya, Bandung, yang ada demo-demo,” beber Pandu dalam keterangan resminya, Sabtu 24 Juli 2021.
Seperti dilansir dari tempo.co, Minggu 25 Juli 2021, Pandu mengatakan jika merujuk indikator epidemiologis, sebenarnya belum ada banyak perubahan dari pembatasan yang berlaku sejak 3 Juli 2021 lalu.
Penurunan angka kasus harian belakangan ini disebabkan faktor angka testing juga menurun. Sementara, angka pasien yang dirawat di rumah sakit juga masih besar.
- Sebut Omicron Masih Terkendali, Epidemiolog UI: Belum Meluas ke Komunitas!
- Tes PCR Rp 450 Ribu Dianggap Kemahalan, Pandu Riono: Bisa Ditekan Rp 150 Ribu
- Harga Tes PCR India hanya Rp96 Ribu, di Indonesia Rp450 Ribu, Pakar: Masih Kemahalan!
- Kritik Kebijakan Pasang Stiker Rumah Warga Belum Vaksin, Pakar: Itu Tidak Bijak dan Cerdas!
- Epidemiolog Sarankan PPKM Level 4 Dilanjutkan, Ini Alasannya
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan akan melakukan pelonggaran PPKM di Pulau Jawa dan Bali mulai 26 Juli 2021 jika terjadi penurunan kasus.
Adapun Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan ada empat komponen pertimbangan untuk melonggarkan pembatasan.
Indikator pelonggaran PPKM darurat ini adalah perhitungan tren kasus, kapasitas manajemen sistem kesehatan, aspirasi dan perilaku masyarakat dengan tren penurunan mobilitas, termasuk keluhan masyarakat agar pembatasan segera dilonggarkan, dan dampak sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah dan usaha mikro.