Honor Jasa Pekerjaan Ekraf Belum Dibayarkan, Kadis Disbudpar Sulsel: Tanya BPPD

Terkini.id, Makassar – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya menjawab perihal polemik honor jasa pekerjaan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang disebut belum diselesaikan Pemprov Sulsel.

Kepala Disbudpar atau Kadisbudpar Sulsel, Denny Irawan yang diwawancara terkini.id mengatakan, apa yang diberitakan di sejumlah media seharunya di jawab oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulsel.

“Itu beritanya dari mana? medianya dapat dari mana itu informasi? tanya pelaku ekraf siapa yang kasi honor? disitu beritanya yang kasi honor BPPD, jadi tanya BPPD, kan seperti itu. Tanya BPPD kenapa tidak dikasi honornya (ekraf)?,” jawab Denny saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Senin 20 September 2021.

Baca Juga: Gelar Sulsel Great Sale 2021, Jadi Cara Disbudpar Bangkitkan Kembali...

“Wawancara dulu BPPD+nya sebelum ke saya,” tambah dia lagi.

Kasus ini sebelumnya telah ditanggapi ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, dimana kata dia pihaknya telah melayangkan surat panggilan pada Denny untuk membahasa perihal tersebut.

Baca Juga: Alasan Disbudpar Rombak Pengurus BPPD Sulsel, Kadis: Ketuanya Sudah Tidak...

Namun saat dikonfirmasi terkait pemanggilan itu, Denny menanggapi dengan santai.

“Tanyaki, kenapaki,” ujar Denny.

Dalam pemberitaan terkini.id, sebelumnya, pelaku ekonomi kreatif mengaku belum mendapat pembayaran honor dari Pemprov Sulsel, yang sedianya disalurkan melalui BPPD Sulsel.

Baca Juga: Alasan Disbudpar Rombak Pengurus BPPD Sulsel, Kadis: Ketuanya Sudah Tidak...

Pelaku Ekraf khususnya admin media sosial yang tergabung dalam Gabungan Admin Sulawesi Selatan (GASS) sebelumnya mengeluh, setelah selama ini menjadi mitra Pemerintah Provinsi Sulsel. 

Dimana disebutkan, anggaran yang dialokasikan Disbudpar Sulsel untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif Sulsel.

Sudah 9 bulan, administrasi belum diselesaikan pimpinan Disbudpar Sulsel. Arfah Aksa yang juga Ketua GASS menyesalkan lemahnya dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam membuka ruang kreatifitas pelaku ekonomi kreatif seperti desain grafis, konten kreator, produser film, komposer lagu dan pengelola admin-admin sosial media. 

“Kolaborasi saat ini sangat penting guna mempercepat pemulihan ekonomi, tapi saya lihat ini menjadi hal yang terlupakan padahal industri kreatif ini sebenarnya adalah tulang punggung ekonomi, kok malah kurang diberi ruang,” keluhnya. 

Kegiatan para pelaku ekonomi kreatif ini, lanjut Arfah telah diakomodir dalam program kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi lokomotif ruang berekspresi dan berkarya pelaku ekonomi kreatif daerah.

Bagikan