Hotman Paris: Perusahaan Bisa Tidak Bayar Pesangon di Tengah Pandemi

Hotman Paris
Hotman Paris. (Foto: Dream)

Terkini.id, Jakarta – Penyebaran virus Corona (COVID-19) masif, berdampak ke sektor lapangan kerja. Banyak pekerja yang nasibnya tak jelas, bahkan kena PHK.

Berdasarkan data Kemnaker per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi COVID-19 sudah mencapai 1.032.960 orang.

Sementara, jumlah pekerja sektor formal serta informal yang di-PHK sudah mencapai 689.998 orang. Sehingga, total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.722.958 orang.

Sebagian pekerja yang di-PHK mengaku tak mendapat pesangon sepeser pun dari perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya.

Lalu, bisakah kebijakan tidak memberi pesangon itu dibenarkan secara hukum?

Menarik untuk Anda:

Menurut Pengacara Hotman Paris Hutapea, dalam keadaan kahar (force majeure) seperti saat pandemi ini, pelaku usaha sebenarnya berhak untuk tidak membayar upah dan pesangon kerja bila memang kondisi keuangan perusahaannya tidak menyanggupi.

“Corona itu oleh pemerintah sudah dikeluarkan dalam bentuk beberapa peraturan maupun dalam Perppu no.1 maupun dalam Keppres no.12 Tahun 2020 yang mengakui itu adalah suatu bencana nasional dan pengertian bencana nasional bisa menjadi dasar bahwa telah terjadi keadaan memaksa atau force majeure.

Force majeure itu dalam pengertian hukum adalah alasan sah bagi seseorang untuk tidak membayar kewajibannya (upah dan pesangon),” terang Hotman Paris dalam telekonferensi bertajuk Perlindungan Hukum untuk UMKM di Masa Krisis, Senin 11 Mei 2020 seperti dikutip dari detikcom.

Bahkan, hukum di Indonesia belum pernah mengatur sanksi pidana terkait hal tersebut terutama kondisinya terjadi di tengah keadaan kahar seperti saat ini.

“Pertanyaannya sekarang apakah alasan ini bisa dipakai oleh majikan (perusahaan) untuk tidak membayar karyawan atau pesangon? Itu belum ada presedennya. Kalau force majeure dalam bidang bisnis antara debitur dan bank sudah banyak presedennya. Tapi antara majikan (pengusaha) dan pegawai, kaitannya untuk upah dan pesangon belum ada presedennya,” ungkapnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Menkes Terawan akan Disomasi Puluhan Organisasi Profesi Kedokteran, Ada Apa?

Warga Makassar Senang Rahman Bando Dampingi Appi karena Pengalaman Birokrat

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar