HUT RI ke-74, Bette Community Gelar Beragam Lomba di Desa Jangan Jangan Barru

Terkini.id, Barru – Bette Community, sebuah komunitas kepemudaan di Desa Jangan Jangan, Kabupaten Barru, turut menyemarakkan perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-74 tahun.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu, 18 Agustus 2019, bertempat di lingkungan Dusun Bette, Desa Jangan Jangan.

Dalam acara tersebut, Bette Communty yang bekerjasama dengan Mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Makassar (UNM) dan mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Pare Pare (UMPAR) memperlombakan berbagai macam lomba untuk masyarakat setempat.

Adapun jenis lomba yang diperlombakan yaitu diantaranya lomba makan kerupuk, balap karung, joget balon dan balap karung untuk anak-anak, lomba tepung terigu dan kebersihan lorong untuk ibu-ibu, lomba panjat pinang, tarik tambang, dan lomba pelan motor untuk masyarakat setempat.

Kegiatan itu juga mendapat apresiasi yang sangat baik dari pemerintah dan masyarakat Desa Jangan Jangan, khususnya masyarakat di Dusun Bette.

Vanto selaku salah satu Pendiri Bette Communty mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menambah kemeriahan peringatan HUT RI ke-74, dan untuk menarik simpati masyarakat Desa Jangan Jangan untuk turut serta merasakan semarak HUT RI kali ini.

Lanjut Vanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Jangan Jangan atas apresiasinya terhadap kegiatan tersebut.

“Terima kasih banyak kepada kawan-kawan Bette Communty dan mahasiswa KKN UNM dan UMPAR, berkat kerjasamanya kegiatan tersebut bisa terlaksanakan,” ujar Vanto.

“Semoga kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya untuk lebih menjalin silaturahmi antar masyarakat desa dan agar semua elemen masyarakat dapat merasakan kemeriahan peringatan HUT RI,” pungkasnya.

Komentar
Terkini
Barru

Jadi Pembicara di FDKB, Sekprov Sulsel Bahas Ini

Terkini.id,Barru - Sebagai pembicara dalam Diskusi Publik Forum Diskusi Kabupaten Barru (FDKB), Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Hayat Gani, memaparkan terkait kebijakan Pemerintah Provinsi yang