Ibukota Pindah! Anggota DPD Usul Jakarta Jadi ‘DKE’ Daerah Khusus Ekonomi

Terkini.id, Jakarta – Setelah UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan, maka secara otomatis nanti Jakarta akan kehilangan statusnya sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI).

Untuk itu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta Jimly Asshiddiqie memberikan usulan agar Jakarta tetap diberi status khusus lain yakni Daerah Khusus Ekonomi (DKE).

Sehingga Jakarta tidak akan menjadi provinsi biasa setelah ibukota berpindah ke IKN Nusantara di pulau Kalimantan.

Baca Juga: Rizal Ramli Tolak Perpindahan IKN, Netizen: Urus Kesejahteraan Rakyat Dulu...

“Jakarta diubah menjadi daerah khusus ekonomi atau DKE. Jadi, di Kalimantan ada IKN atau DKI Nusantara, di sini (Jakarta) ada DKE Nusantara,” ucap Jimly Jumat 21 Januari 2022.

Kalau hal ini disepakati, maka penyelenggara negara di bidang ekonomi akan berfokus di Jakarta. Seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca Juga: Bahas Pancasila, La Nyalla: Kenapa Negara Ini Jadi Sekuler?!

Jika mereka tetap akan berkantor di Jakarta, maka pusat perbankan tanah air akan tetap tinggal di Jakarta.

“Kalau BI pindah, OJK pindah, maka pusat perbankan juga pindah ke sana (IKN Nusantara), padahal di sini (Jakarta) pusat perekonomiannya. Itu nggak benar,” ujar Jimly khawatir.

Kemudian ia juga mengusulkan agar tidak semua lembaga pemerintahan berpindah ke IKN Nusantara.

Baca Juga: Bahas Pancasila, La Nyalla: Kenapa Negara Ini Jadi Sekuler?!

Menurutnya cukup cabang eksekutif yang terdiri dari kantor presiden dan wapres, kementerian dan lembaga non-kementerian. Lalu kekuasaan legislatif yang terdiri dari DPR, DPD dan MPR.

Sementera lembaga yudikatif dibiarkan tetap di Jakarta agar lebih independen tanpa intervensi.

“Sementara cabang kekuasaan yudikatif, seperti MA dan MK tetap saja di Jakarta karena mereka adalah lembaga independen, tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun,” ujar Jimly dilansir dari beritasatu.com.

Lebih lanjut agar hal ini dapat terwujud, maka perlu disesuaikan dengan regulasi yang ada saat ini,

“Revisi UU DKI Jakarta harus sudah selesai sebelum ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara. Nah, ini harus perlu dibahas lagi oleh eksekutif dan legislatif sehingga status Jakarta menjadi DKE. Nanti waktu pemindahannya akan diputuskan melalui keputusan presiden atau keppres, misalnya tahun 2024, presiden memproklamirkan bahwa ibu kota negara dipindahkan ke IKN Nusantara dan Jakarta menjadi DKE,” jelas Jimly

Bagikan