Ini 13 himbauan Kapolres Jeneponto terkait netralitas Polri

Spanduk pedoman Netralitas Polri pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 terpasang lapangan apel Mapolres Jeneponto/Syarief

Terkini.id,Jeneponto – Menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bakal berlangsung di kabupaten Jeneponto pada bulan Juni tahun 2018, Kapolres Jeneponto AKBP Hery Susanto, memberikan himbauan netralitas kepada Personel Polres Jeneponto.

Himbauan Netralitas Polri itu selain disampaikan disecara lisan kepada personel Polres Jeneponto, Kapolres juga melakukan pemasangan spanduk netralitas Polri bagi anggota, di halaman Mapolres Jeneponto, jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Jeneponto.

“Berbagai upaya telah kami lakukan untuk menghimbau agar anggota tetap pada integritas sebagai pengamanan dalam menghadapi Pilkada. Ini sebagai bentuk dalam membina dan mengarahkan personil Polri, agar menjaga netralitas dalam perhelatan pemilihan Gubernur dan Bupati,” kata AKBP Hery Susanto, lewat telpon seluler,Jumat,30 Maret 2018.

Pantauan Makassar Terkini, terpampang spanduk berukuran sekitar 6×2 meter di lapangan apel Mapolres Jeneponto

“Kita pasang spanduk pedoman Netralitas Polri itu, dengan harapan seluruh personil dapat memahami dan  mengetahui bahwa Polri wajib netral dalam Pilkada tahun ini dan pemilu 2019, pedoman netralitas tersebut wajib dilaksanakan oleh segenap anggota Polres Jeneponto,” harapnya

Dalam spanduk besar itu, merinci 13 Pedoman untuk mewujudkan Netralitas anggota Polri dalam Pilkada 2018, yakni:

  1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah/caleg.
  2. Dilarang menerima/meminta/mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan tim sukses pada kegiatan Pemilu/Pemilukada.
  3. Dilarang menggunakan/memasang/menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan/bergambar parpol, caleg, dan paslon.
  4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
  5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial.
  6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg.
  7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg/tim sukses. Yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan Pemilu/Pemilukada.
  8. Dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses paslon/caleg di dalam Pemilu/Pemilukada.
  9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon/caleg di dalam kegiatan Pemilu/Pemilukada.
  10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon Presiden/Wapres pada masa kampanye.
  11. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput.
  12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu/Pemilukada.
  13. Dilarang menjadi panitia umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.
Berita Terkait