Ini Rekomendasi Hak Angket, Salah Satunya Mengusulkan ke MA Pemberhentian Gubernur Sulsel

Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menjadi terperiksa pada Sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Kamis 1 Agustus 2019.

Terkini.id — Panitia Hak Angket DPRD Sulsel akan mengeluarkan rekomendasi yang akan dibahas pada rapat paripurna.

Ada tujuh poin kesimpulan panitia hak angket yang bakal menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Mengusulkan pemberhentian Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk dinilai oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

2. Meneruskan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

3. Mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan pembinaan kepada Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Mengusulkan pemberhentian nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi terkait dengan kontroversi SK 193, pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme, manajemen ASN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terbuktinya dugaan KKN dalam penempatan jabatan tertentu di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan terjadinya serapan anggaran yang rendah Tahun Anggaran 2019. Adapun nama-nama yang diusulkan untuk segera diberhentikan yakni: Drs Asri Sahrun Said, Andi Muhammad Reza SH, Bustanul Arifin SH, Dr Muh Basri MPd, Sri Wahyuni Nurdin SE Ak MAd Pemb, HM Taufik Fachrudin SE MM.

5. Merekomendasikan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel.

6. Mengembalikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyatakan pendapat DPRD tentang Pemberhentian Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

“Khusus untuk poin nomor satu, kita mengusulkan ke MA untuk menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh gubernur,” ujar Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid, di Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Jumat 16 Agustus 2019.

Selain itu, panitia hak angket juga menyimpulkan bahwa gubernur Sulsel secara sah dan menyakinkan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Gubernur diduga melakukan pelanggaran seperti, pengangkatan PNS, pemecatan pejabat tinggi pratama, korupsi kolusi nepotisme (KKN), kemudian pengangkatan Tim TGUPP.

“Berdasarkan hasil persidangan hak angket, terjadi pelanggaran undang-undang, seperti, UU no 5 tahun 2014 tentang ASN, UU no 23 tentang pemerintah daerah, UU no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Termasuk kalau misalnya ada dugaan korupsi berarti masuk dalam UU Tipikor,” ungkapnya.

Mengenai rapat paripurna dengan agenda pembahasan rekomendasi panitia hak angket, diundur pada hari Senin 19 Agustus 2019.

“Masih ada rekomendasi yang mau diperbaiki, baru masuk ke paripurna,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Sulsel

Gubernur Sebut Ada Tiga Musuh Besar Sulsel

Terkini.id -- Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah sebut ada tiga musuh besar masyarakat saat ini. Musuh tersebut yakni tingginya pengangguran, kebodohan dan kemiskinan."Musuh