Ini tujuh proyek di Pangkep yang kena denda

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pangkep, Mustar / M Subhan

Terkini.id, Pangkep – Karena tidak mampu menyelesaikan realisasi kegiatan sampai seratus persen hingga Desember 2017, tujuh proyek Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep dikenakan sanksi denda.

Total nilai kontrak dari tujuh proyek ini Rp 8,9 miliar. Dengam realisasi anggaran sebesar Rp 6,4 miliar. Nilai total dari sisa proyek yang belum dicairkan Rp 2,3 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pangkep, Mustar, menyebutkan tujuh kegiatan tersebut adalah, lanjutan pembangunan Kantor Lurah Tekolabbua dengan nilai kontrak Rp 336 juta dengan realisasi Rp 191 juta, penambahan ruang aspirasi Rujab Bupati dengan nilai kontrak Rp 149 dengan realisasi Rp 131 juta.

Proyek lanjutan pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 748 juta dengan realisasi Rp 630 juta, proyek lanjutan pembangunan Gedung Serba Guna Balang Lompo dengan nilai kontrak sebesar Rp 149 juta dengan realisasi Rp 104 juta. Proyek  rehab Tribun Citra Mas dengan nilai kontrak Rp 2.033 miliar dengan realisasi Rp 1,4 miliar.

Dua proyek lainnya yaitu, proyek penataan pinggir Sungai Pangkajene dengan nilai kontrak Rp 4,9 miliar dengan realisasi Rp 3,4 miliar dan rehab Asrama IPPM Jogjakarta dengan nilai kontrak Rp 569 juta dengan realisasi sebesar Rp 506 juta.

Baca :Pemukulan Jaksa tidak ada kaitan penahanan Bur

“Nilai dendanya satu per seribu dikali nilai kontrak per hari. Perpanjangan untuk proyek yang menyeberang tahun seperti itu sampai 50 hari setelah batas akhir waktu pekerjaan,” kata Mustar, di ruang kerjanya, Kamis 11 Januari 2018.

Kejari Pangkep juga sudah melakukan pemanggilan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Distarkim Pangkep untuk dimintai keterangan atas keterlambatan tujuh proyek ini. Ia mewanti-wanti agar Distarkim tidak membayarkan sisa anggaran proyek-proyek tersebut sebelum realisasi seratus persen.

“Tujuh proyek ini sudah jadi temuan BPK, ada denda yang harus dibayar sambil menyelesaikan kontrak pekerjaannya. Kami wanti-wanti jangan sampai ada pencairan seratus persen sementara pekerjaan tidak selesai. Itu korupsi,” ujarnya.

Kepala Dinas Penataan Ruang Pangkep, Sudirman Husain saat belum memberikan jawaban.