Inspektorat Makassar : tidak ada masalah pada pohon ketapang kencana

Pemerintah Kota Makassar menanam ribuan pohon Ketapang Kencana untuk mengejar target ruang terbuka hijau. Pohon ini juga diharapkan menjadi penyejuk bagi masyarakat pengguna jalan

TERKINI.id, MAKASSAR – Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim mengatakan, tidak ada masalah dalam penanaman pohon ketapang kencana. Karena hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulawesi Selatan tidak menemukan adanya permasalahan pada proyek penghijauan kota Makassar.

BPK dan BPKP juga tidak mengeluarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

“Hasil auditnya tidak ditemukan apa-apa, maksudnya auditnya clear,” kata Zainal kepada wartawan, Selasa 2 Januari 2018.

Tidak hanya laporan BPK dan BPKP, Inspektorat juga mengaku sudah melakukan pemeriksaan di lapangan. Untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai kontrak.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto memenuhi panggilan polisi hari ini. Untuk membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam proyek penanaman pohon Ketapang Kencana di Makassar.

Menarik untuk Anda:

Danny mengaku akan bekerja sama dengan polisi jika ada dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dialamatkan kepada dirinya. Kasus ini dilaporkan Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD).

“Saya Bismillah saja sebagai warga yang taat hukum,” ungkap Wali Kota Danny.

Supaya transparan, Danny berharap pemeriksaannya bisa disaksikan langsung oleh masyarakat secara live. Sehingga kasus dugaan korupsi proyek penghijauan kota Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Makassar terang benderang.

“Saya mendukung penuh langkah hukum ini, saya harap berjalan transparan,” harap Danny.

Pengamat Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof Hambali Thalib menilai pemeriksaan terhadap Danny Pomanto terlalu dipaksakan penyidik. Harusnya, pemeriksaan dilakukan secara bertahap.

Terlebih dahulu memeriksa pihak yang bertanggung jawab dalam proyek pohon ketapang kencana. Kalau masuk kategori barang dilelang, ada yang namanya pengguna anggaran (PA). Ada namanya kuasa pengguna anggaran (KPA). Ada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang lebih bertanggung jawab.

“Ini harusnya yang diperiksa lebih awal,” jelasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Ingatkan Masyarakat Disiplin Terapkan 3M

Bagaimana Pelaksanaan Ibadah Umrah di Masa Pandemi? Ini Penjelasan Amphuri

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar