Kafan dan Jenazah Hanyut Akibat Abrasi di Takalar, Walhi: Ulah Kontraktor CPI

Bagian pekuburan yang terkena abrasi pantai yang disebut akibat penambangan pasir untuk reklamasi CPI.

Terkini.id, Takalar – Perusahaan asal Belanda, yakni PT Royal Boskalis dan Jan De Nul, dituding menjadi penyebab rusaknya pesisir diperairan laut Takalar.

Dua perusahaan kontraktor reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) di Kawasan Pantai Losari Makassar itu dituding melakukan kegiatan yang ilegal.

Kontraktor tersebut disebut Walhi mengambil tanah dan pasir di Takalar untuk menimbun mega proyek Center Point of Indonesia (CPI). Selain itu, tanah juga diambil untuk reklamasi Makassar New Port (MNP).

Menurut Walhi, ini memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan serta keberlanjutan lingkungan hidup. Aktivitas tersebut sudah memiskinkan masyarakat pesisir dan nelayan. Karena wilayah kelola dan tangkap mereka hilang dan rusak.

Terbaru, abrasi telah membuat pemakaman umum rusak. Bahkan, dari foto yang beredar, terlihat kain kafan dan tulang belulang jenazah di kuburan telah hanyut dibawa ombak akibat abrasi.

“Kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan oleh kapal Boskalis dan Jan De Nul, menyebabkan abrasi pesisir pantai Galesong raya. Karena aktivitas tersebut sudah merusak pemakaman (kuburan) milik masyarakat di desa Mangindara dan desa Sampulungan,” jelas Muhaimin, Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), Muhaimin.

Dua pemakaman di desa tersebut terancam hilang. Hal itu karena abrasi pantai semikin bulan semakin bertambah.

Hal ini pun belum ada penanganan khusus dari pihak desa maupun pemerintah daerah serta pihak perusahaan untuk memperbaiki dan mencegah agar kerusakan ini tidak meluas.

Menurut informasi masyarakat Desa Sampulungan, Dg Muntu atau akrab disapa Pabe, bahwa kondisi pesisir desa Sampulungan saat ini sangat memprihatikan. Abrasi mulai terjadi bulan Desember 2017 hingga bulan November 2018.

Paling parah abrasi pesisirnya terjadi dua bulan terakhir ini. Hal ini karena arus ombak yang besar.

Sebelumnya terjadi pada saat musim hujan, masuk di musim kemarau, pasir ini kembali seperti semula.

Saat ini, panjang abrasi hingga 25-30 meter dari pesisir. Semenjak adanya penambangan. Hal tersebut belum ada respon baik dari pemerintah desa, sehingga melebarnya kerusakan pesisir.

Di desa ini, ada 3 mayat yang sudah kelihatan. Tulang belulang dan kain kafan mayat tersebut sudah bertebaran di pesisir. ini belum termaksud mayat yang hayut dilaut.

Sudah banyak mayat nanusia hilang yang tertutupi oleh pasir, keluarga almarhum marah melihat kuburan neneknya rusak, mereka tidak tau mengadu dimana masalah tersebut.

Hal ini terjadi juga di desa Mangindara, sebagian kuburan tertutupi oleh pasir laut. Sehingga kuburan masyarakat pesisir belum teridentifikasi, berapa mayat yang hilang.

Pasca penambangan pasir laut, terdapat 22 Kepala keluarga (KK) di dusun Mandi desa Bontomaranu hilang. Tempat tinggal masyarakat pesisir tersebut menjadi laut. Mereka terpaksa pindah ditanah milik pemerintah desa.

Hal di atas terjadi akibat laju abrasi pesisir pantai sangat cepat. Panjang abrasi di desa tersebut 40-50 meter dari pesisir sebelumnya.

Catatan Walhi

Menurut catatan Walhi Sulsel, sesuai rilis yang diterima terkini.id, terdapat 20 rumah masyarakat pesisir dan nelayan Galesong raya tepat di desa Bontosunggu dan desa Tamasaju rusak sedang, akibat penambangan pasir laut yang sangat massif.

Pasir tersebut untuk menimbun pesisir Makassar. Namun kegiatan ini sangat mengecewakan masyarakat yang tinggal sepanjang pesisir Galesong.

Penambangan pasir laut menghilangkan mata pencarian nelayan, hingga 350 orang beralih profesi menjadi, Buruh bangunan, Sawi, penjual ikan dan tukang ojek. Hingga kegiatan pencurianpun dilakukan oleh nelayan hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Pendapatan nelayan turun drastis, sehingga 6.225 orang nelayan menjadi korban. Selama tujuh bulan aksi pengerukan pasir, selama itu nelayan menderita.

“Proyek reklamasi CPI Makassar adalah sumber masalah. Karena proyek tersebut meninggalkan bekas duka mendalam bagi masyarakat pesisir, terutama masyarakat di desa Sampulungan dan desa Mangindara,” sebut dia.

Hal itu karena tulang belulang dan kain kafan mayat manusia bertebaran di pesisir pantai.

Dengan dampak-dampak diatas, maka hal ini menjadi acuan bagi pansus, dalam menyusun ranperda RZWP3K.

Sebenarnya, aturan tersebut untuk mengatur tata ruang laut, supaya mencegah terjadinya kerusakan.

Hal ini juga diperkuat sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang No. 1 tahun 2014. Pasal 35 huruf (i) disebutkan, larangan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Hal ini disebutkan sudah terbukti merusak dan mengorban masyarakat.

Maka dengan alasan ini Aliansi selamatka pesisir (ASP) mendesak Pansu RZWP3K, agar segera menghapus pasal-pasal yang masih mengakomodir kegiatan yang merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan dalam draf RZWP3K.

Oleh kkarena kegiatan tersebut akan membawa dampak bencana ekologis bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Seharusnya perda tersebut memberikan kepastian hokum dan ruang bagi masyarakat pesisir untuk mengelolah laut.

Komentar
Terkini
News

Kerusuhan 22 Mei, Enam Orang Tewas

Terkini.id, Jakarta - Apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak pada 22 Mei 2019 benar-benar terjadi.Pihak pemerintah mencatat, sudah 6 orang tewas akibat kerusuhan yang