Kapita Selekta Refleksi Atas Aksi Pengawas Pelayanan Publik

Buku Ombudsiana, Ombudsman Dalam Wacana Pelayanan Publik

Terkini.id,Makassar – Buku setebal 139 halaman ini dimulai dengan Prolog tentang peran Ombudsman dalam mewujudkan cita kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan pelayanan perizinan usaha dan akses pada kepemilikan tanah.

Dilanjutkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan isu pelayanan barang publik pada bagian pertama yang berisi tujuh tulisan, isu pelayanan jasa publik berisi sembilan tulisan pada bagian kedua dan pada bagian ketiga isu pelayanan administrasi berisi enam tulisan.

Lalu ditutup dengan Epilog satu tulisan tentang pengaduan pelanggaran pelayanan publik sebagai tugas utama Ombudsman RI.

Menurut putra bungsu dari pasangan Bado R Beta, BA dan Karenai Daeng Ni’ni ini, ada beragam sektor publik yang menjadi sorotan sebagai refleksi kritis pembaharuan tata pemerintahan dan pelayanan publik didalam buku ini, yang dibagi menjadi tiga bagian yakni pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administrasi.

Ada 24 tulisan lepas yang ditulis selama rentang waktu lima tahun sejak bergabung di Ombudsman RI pada tahun 2012 hingga 2017 yang disampaikan pada berbagai kegiatan yang menghadirkan Ombudsman sebagai narasumber dan dipublikasikan pada surat kabar lokal Makassar seperti Harian Fajar, Harian Tribun Timur, Harian Inilah Sulsel dan berbagai media online.

Bapak tiga anak ini juga mengungkapkan pada prolog buku ini bahwa tiga tahun survey kepatuhan Ombudsman pada institusi pelayanan perizinan (PTSP) Provinsi Sulsel, dua tahun terakhir menempati Zona Hijau menandakan institusi tersebut sudah masuk pada kepatuhan kategori tinggi pada UU Pelayanan Publik.

Hal ini menandakan bahwa standar pelayanan publik sudah terpenuhi, seperti standar waktu, standar biaya, dan seterusnya. Sesuai standar operasional prosedur (SOP), lama waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan izin dan non izin paling cepat satu hari kerja dan paling lama tujuh hari kerja sejak berkas ditrima dengan lengkap dan benar.

Pada bagian kedua buku ini, terdapat tujuh tulisan yang mengurai Pelayanan Barang Publik.

Pada tulisan terkait penyediaan elpiji, mantan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP UNHAS ini mengatakan bahwa liberalisasi dan komersialisasi gas bumi yang tanpa memperhatikan keterjangkauan konsumen dalam negeri merupakan kejahatan negara terhadap rakyatnya.

Kesejahteraan rakyat dan ketersediaan serta ketahanan energi nasional merupakan kepentingan nasional yang mutlak menjadi tugas pemerintah sebagai regulator.

Seyogyanya setiap kebijakan di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan nasional yang menjadi kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan orang per orang atau kelompok korporasi tertentu.

Ketua Lembaga Penelitian Mahasiswa Islam (LAPELMI) HMI Cabang Ujungpandang periode 1996-1998 ini terkait pemberian parsel saat lebaran, pendapatnya bahwa pemberian hadiah bukanlah tindakan tercela tetapi dapat berdampak negatif apabila hadiah diberikan kepada pegawai negeri yang notabene sudah mendapatkan gaji sebagai kompensasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dampak negatif yang ditimbulkannya seperti mendorong pada tindakan membeda-bedakan (diskriminasi) terhadap orang per orang karena lebih mementingkan pemberi hadiah ketimbang yang tidak memberikan hadiah.

Dampaknya secara luas bisa merusak mental para abdi negara karena berlaku tidak adil terhadap masyarakat.

Tulisan lain pada bagian kedua yang menarik disimak adalah tentang penyediaan energi listrik oleh PLN. Menurut alumni SMEA Negeri Jeneponto ini melihat kebijakan penyediaan kelistrikan dan implementasi pembangunan pembangkit listrik baru, maka tampaknya upaya mengatasi pemadaman bergilir masih akan terus terjadi bila tanpa disertai upaya cermat mencadangkan energi listrik yang tersedia dan memaksimalkan kapasitas daya dari pembangkit yang ada.

Terkait pengadaan barang publik, untuk mencegah meluasnya prevalensi korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, dikembangkan metode E-Procurement agar proses pengadaan berlangsung secara transparan, kompetitif dan obyektif.

Penerapan E-Procurement untuk menjamin keterbukaan informasi tentang pengadaan barang/jasa bagi semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, tulis mantan Ketua Bidang pada PBHI Sulsel ini.

Pada bagian kedua tentang Pelayanan Jasa Publik. Salah satu artikel yang ditulis adalah soal pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin.

Problem umum yang sering dijumpai adalah adanya perlakuan berbeda bagi pasien peserta JKN dengan peserta asuransi komersial pada pelayanan rumah sakit, utamanya pada rumah sakit swasta.

Hal ini bisa terlihat saat pertama kali mendatangi rumah sakit, pertanyaan petugas tentang status calon pasien akan terlihat respon yang berbeda ditunjukkan.

Penyebab respon yang berbeda karena jasa medis yang diberikan oleh BPJS relatif lebih rendah dibanding asuransi komersial. Padahal setiap orang mengharapkan pelayanan kesehatan yang relatif aman, nyaman dan bermutu.

Tulisan lain mantan Manajer Program Seknas Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) tersebut tentang integritas bupati.

Pemimpin pemerintahan daerah seperti bupati, walikota dan gubernur dituntut untuk berintegritas karena fungsi-fungsi pemerintahan didaerah yang amat vital, seperti mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; menyelenggarakan urusan pemerintahan diantaranya meliputi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Besarnya fungsi pemerintahan didaerah apabila dipimpin oleh orang yang tidak berintegritas, maka penyelenggaran pemerintah daerah dapat dikelola secara amburadul (bad governance) dan permisif terhadap perilaku koruptif.

Sementara terkait integritas penyelenggara pendidikan di sekolah, alumni SMP Negeri Binamu, Jeneponto ini menyatakan bahwa kejujuran adalah nilai fundamental dalam pembentukan karakter anak bangsa.

Dengan demikian, akan terjadi perluasan zona bebas korupsi dan zona berintegritas sebagaimana misi Ombudsman dan secara luas dan misi Negara Pancasila yang bebas praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pada bagian keempat buku terdiri dari enam tulisan menyoroti Pelayanan Administrasi.

Pada isu pelayanan bidang kependudukan, alumni SD Negeri Balang I Jeneponto ini mengatakan bahwa faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya dokumen kependudukan sehingga seringkali tidak menganggap penting keberadaan dokumen tersebut.

Nanti setelah dalam kondisi sangat membutuhkan dan terdesak, baru melakukan pengurusan dokumen kependudukan pada instansi yang berwenang dan terkadang memasukkan data-data palsu agar dokumen kependudukan tersebut cepat kelar.

Di sinilah pelanggaran pemalsuan dokumen kependudukan sering terjadi.

Sementara terkait pungli dalam pelayanan publik, alumni TK Depag Jeneponto tahun 1980 ini mengatakan bahwa pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah.

Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar.

Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungutan liar.

Buku ini cocok dibaca bagi para seluruh komponen masyarakat, baik penyelenggara pelayanan publik maupun penerima layanan publik. Mahasiswa dan peneliti ilmu sosial juga penting membaca buku langka ini karena mengulas secara mendapat setiap isu publik yang muncul pada kurung waktu tertentu.

Resensi Buku

Judul : Ombudsiana, Ombudsman Dalam Wacana Pelayanan Publik
Penulis : Muslimin B. Putra (Anggota Ombudsman RI Perwakilan Sulsel)

Penerbit : Leutika Books Yogya – CEPSIS Makassar

Tahun Terbit : 2018

Berita Terkait
Komentar
Terkini