Kasus Tembus 10 Ribu, Satpol PP: Penindakan Berbasis Keadilan

Terkini.id, Makassar – Kasus Covid-19 di Kota Makassar telah menembus angka 10 ribu dalam waktu kurang lebih 8 bulan sejak kasus pertama diumumkan pada Maret lalu. 

Kendati banyaknya kasus Covid-19 telah ditemukan, namun pengendalian kasus baik penyebaran maupun penanganan kasus fatal diklaim telah dapat dilakukan di Kota Makassar.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mengendalikan kasus. 

Baca Juga: Sebelum Ditangkap, Kepala Satpol PP Sempat Buat Status, Kutip Ayat...

Mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan dalam dua tahap, hingga pemeriksaan Surat Keterang (Suket) Bebas Covid-19 di perbatasan Kota Makassar. 

Tentu yang sulit dihadapi Pemkot Makassar di tengah situasi pandemi Covid-19 yakni pertumbuhan ekonomi yang sangat berpengaruh setelah dilakukan berbagai kebijakan penutupan. 

Baca Juga: Satpol PP Makassar Jaring 113 Anjal, Gepeng, dan Pak Ogah...

Hal ini ditunjukkan dengan tingkat perekonomian Makassar yang hanya mencapai 3 persen pada tahun 2020 ini. 

Kepala Satpol (Kasatpol) PP Kota Makassar, Iman Hud mengaku tak pernah mengeluh, mesti tugas yang diemban kian berat.

“Kami menerima segala perintah, tapi tidak mengeluh, tidak boleh kami mengeluh karena pekerjaan kami itu selalu ada kebaikan di dalamnya,” tutur Iman saat ditemui di Anjungan Pantai Losari, Rabu malam 25 Oktober 2020.

Baca Juga: Satpol PP Makassar Jaring 113 Anjal, Gepeng, dan Pak Ogah...

Iman mengaku selalu berada di Anjungan Pantai Losari untuk memantau langsung kondisi anggotanya dalam penerapan prokes. 

Pantai Losari dianggap menjadi titik sentral sebab kerumunan warga di sana selalu rentan terjadi bahkan setelah dibuka sejak ditutup berbulan lamanya

“Saya tiap hari di sini (Anjungan Losari) dari jam 8 malam hingga jam 11 malam. Demi memantau semua ini anak-anak (Satpol PP),” ujarnya

Meski dinilai tak mudah melakukan hal tersebut, Iman ingin memastikan kedisiplinan warga kota. 

Warga Kota, kata dia, optimis bisa melakukan perubahan perilaku dalam penerapan prokes sebagaimana instruksi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Iman mengatakan untuk melakukan upaya perubahan perilaku bahkan harus membagi tugas para anggotanya dalam dua fungsi, penindak dan pengubah perilaku (edukasi).  

Beberapa anggota di lapangan berperan menindaki masyarakat yang melanggar dan harus disanksi dengan membeli masker. 

Anggotanya yang lain pun melakukan fungsi edukasi dengan membagikan masker seraya mengingatkan pentingnya protokol kesehatan. 

“Kalau melanggar kami bagikan masker (sambil menunjuk pengunjung yang kami dapati tak memakai masker), kita tidak langsung denda sesuai Perwali,  kami arahkan dulu,” tuturnya.

Namun, Iman mengatakan tak bisa banyak melakukan denda-denda admistrasi sebagaimana tuntutan Peraturan Wali (Perwali) Kota Makassar yang diterbitkan guna untuk penerapan prokes yang disiplin.

Pertimbangannya, kata dia, warga memiliki latar belakang perekonomian warga yang tak merata untuk memenuhi sanksi administrasi berupa denda material. 

Pemerintah harus adil dengan melihat situasi dan kondisi seseorang sebelum menerapkan hukuman. 

“Kita mau disiplin tapi jangan sampai kita tidak adil, kan bukan begitu tujuannya Pemerintah untuk tegakkan aturan. Terlebih di situasi sulit seperti ini, semua orang juga butuh makan,” sambung Iman. 

Ia mengaku, meski dirinya terkesan sangat keras terhadap penegakan kebijakan. Pemerintah. Namun hanya efek jera yang berusaha dilakukan untuk oknum yang nakal melakukan pelangggaran. 

Selebihnya, ia hanya memberikan edukasi agar semua orang bisa memahami aturan yang ada. 

“Kita tidak fokus sama pelanggaran yang dilakukan, kita hanya mau kasih efek jera saja. Seperti pengusaha yang nakal kalau kita datangi, kita datang saja sebenarnya dia sudah rugimi. Kalau satu kali sudah diingatkan, biasanya mereka patuhmi,” tutupnya.

Bagikan