Kebebasan mahasiswa dan semangat 98 yang dibajak

"Kebebasan mahasiswa dan semangat 98 yang dibajak" oleh Winda Bestari Aprilia. (Foto/Bersatoe)

Terkini.id, – Kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat telah diakui dalam dunia internasional sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Indonesia secara formal memberi pengakuan terhadap kebebasan berekspresi yang tertuang di dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi; “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dimana kebebasan tersebut sempat dibungkam dan terkebiri pada masa orba (orde baru) yakni rezim soeharto.

Reformasi 1998 yang dimotori gerakan mahasiswa, akhirnya mampu membangkitkan semangat kebebasan berekspresi. meskipun saat itu demokrasi benar-benar berada pada titik nadir. dimana kekuasaan otoriter Soeharto sangat keras membungkam suara siapa saja yang menentangnya.

Meski dalam hal ini reformasi terjadi tidak hanya diakibatkan sepenuhnya oleh keotoriteran Soeharto, namun bisa dipastikan oleh sejarah bahwa ketidak demokratisan rezim Orba telah membangkitkan pergerakan dan suara siapapun yang merasa tertindas karena pemerintahannya.

Demikian halnya di tengah tegaknya kembali hak kita untuk berekspresi, berkumpul dan berpendapat dalam kehidupan bernegara, terkadang ruang-ruang kebebasan tersebut kerap masih saja dibatasi bahkan yang terparah sampai dibungkam. Mungkin memang benar reformasi dan semangatnya telah lalu.

Fenomena pembungkaman hak berekspresi warga negara yang belakangan diketahui kehilangan semangat reformasi dan demokrasi, kini marak terjadi. Bahkan lucunya kampus-kampus yang dulunya merupakan gudang para pembela demokrasi dan reformasi kini menjadi pembungkam kebebasan nomor wahid. Meskipun hal serupa sebelumnya memang telah terjadi jauh-jauh hari.

Sekedar mengingat sejarah angkatan tua, terkhusus angkatan 98 yang sekarang menjadi pengambil kebijakan di kampus-kampus. Menurut sejarah, Anda-anda semua dengan lantang melawan pembungkaman demokrasi, yang saat itu terlegitimasi dengan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK).

Sepengetahuanku, Anda adalah pelopor yang dengan gigih melawan rezim orba, sehingga demi stabilitas politik otoriter suharto, Anda-anda dipaksa mundur di balik pagar kampus.

Namun dua jempol dan rasa hormat saya berikan untuk perjuangan para angkatan 98 demi tegaknya kebebasan berekspresi dan demokrasi di masa kini.

Dari sejarah dan semangat ini, setelah saya menikmati indah sekaligus getirnya menjadi mahasiswa, saya menyadari apa yang dimaksud dengan “social of control” yang kerap disebut-sebut itu.

Dari peristiwa 98 saya belajar dan menyadari bahwa mahasiswa sebagai kaum intelektual adalah pelaku politik tanpa partai konvensional.

Dengan demikian wajar wajar saja pemerintah melihat kita sebagai penghalang, sebab dengan idealisme dan kekritisannya, mahasiswa ditakuti akan menyaingi partai konvensional dalam memobilisasi rakyat.

UUPT Prodak lama, kemasan baru pembungkaman demokrasi kampus.

Para penentu kurikulum mungkin saja khawatir melihat mahasiswa begitu aktif dalam organisasi, dengan keyakinan bahwa organisasi hanya akan merusak prestasi akademik. meski memang kebanyakan organisator cenderung melupakan tugas formal akademiknya.

Demikianlah potret pendidikan kita yang cenderung mendikte, dan satu arah, dimana para dosen dan tetua kitalah yang mengetahui mana jalan yang baik dan benar bagi mahasiswanya. Meski kita akui para birokrat dan dosen memang dibebani tugas oleh negara, dan tentu saja kontitusi kita UUD, yakni tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun sekedar berpendapat, meski mencerdaskan mahasiswa merupakan tugas berat, tapi tentunya mahasiswa bukan sebuah gelas kosong yang akan diisi begitu saja.

Mahasiswa seperti yang kita ketahui selain mengemban tugas “social of control”, Ia juga adalah harapan bangsa sebagai para intelektual dan pembaharu ilmu pengetahuan, Ia menjadi calon penerus bangsa, Ia para calon pemimpin, dan calon-calon lainnya yang diharapkan mampu membawa indonesia menjadi negara adil dan makmur.

Hal ini secara garis besar adalah harapan ideal sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang. Namun bersamaan dengan itu, ke-idealan ini justru ditafsirkan seenak hati birokrat. Sudah terjelaskan di atas demi membawa negara ini menjadi negara cerdas, adil dan makmur, mahasiswa tidak saja harus didikte seenak dengkul.

Mahasiswa sebagaimana tugas tambahannya diharuskan mengabdi pada masyarakat dimana hal ini tentu saja tidak ditemui di ruang kelas dengan bidang studi yang dipilih.

Kalau demikian berarti yang dibebani tanggung jawab sosial hanya segelintir mahasiswa dengan jurusan tertentu dong, yang fokus pada ilmu pasti tidak kebagian beban. Lantas untuk menyelesaikan tugas KKN, memangnya didapati di bangku jurusan masing-masing? atau bisa jadi KKN reguler ke masyarakat tidak lagi dilakukan, cukup KKN Profesi, biar mahasiswa mahir di bidangnya.

Sebagaimana penafsiran birokrat kampus terhadap UUPT, pembatasan bahkan pembungkaman kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi tidak sepenuhnya benar demi peningkatan mutu akademik mahasiswa semata. Namun belajar dari sejarah, semua ini dilakukan demi matinya politik oposisi mahasiswa.

Lihat saja beberapa kasus pembungkaman demokrasi legal dilakukan PTN dan PTS, yah strategi lama dipakai kan bukan masalah. prodak boleh sama tapi nama mesti baru.

Legitimasi undang-undang ini seperti yang senior pernah alami, tentu saja berakibat pada sulitnya mahasiswa mengemukakan aspirasinya karena takut akan diberi hukuman oleh pihak birokrat.

Mereka menjadi lembek, tidak kritis dan tidak peka melihat isu kampus dan akhirnya perlahan menjadi apatis karena kehilangan idealisme mereka.

Kampus seharusnya menjadi candradimuka untuk melahirkan para pejuang dan pemikir yang kritis. Tidak seharusnya mereka mengkungkung kebebasan itu. Apalagi sudah bukan rahasia, dosen dan birokrat dulunya pelaku sejarah.

Belakangan ini kasus-kasus pelarangan, pembatasan dan pembungkaman mahasiswa yang dianggap kritis (melakukan aksi demonstrasi dan berani dalam menyampaikan gagasannya) makin menggelikan. Tak tanggung-tanggung adapula yang diancam DO dari pihak birokrat.

Terang dan jelas, pembungkaman demokrasi di kampus berupaya memangkas seluruh mahasiswa yang dianggap kritis. Padahal nyatanya, aksi menyuarakan aspirasi serta oposisi politik mahasiswa juga merupakan salah satu proses belajar yang tidak didapati di bangku perkuliahan.

Ancaman dan cengkraman kebijakan kampus yang dibuat tentu menimbulkan dampak yang sangat kontras. Ini tentu saja skema pembungkaman dimana akhirnya setelah ancaman tersebut, banyak mahasiswa menjadi takut untuk berorganisasi bahkan mereka juga menjadi lembek dan tidak mampu berpikir kritis.

Belum lagi munculnya undang-undang baru yang mengatur maksimal masa kuliah sampai 5 tahun, menjadi landasan kuat pihak birokrat untuk membatasi ruang gerak setiap mahasiswa yang ingin berproses.

Padahal sejatinya, mahasiswa sadar bahwa mereka dituntut untuk mampu berpikir kritis dan berkarya demi terciptanya pencerdasan kehidupan bangsa.

Belajar dari Chili

Kembali kepada kawan-kawan mahasiswa, mari kita refleksi diri pula. Tidakkah cukup aksi perjuangan para senior angkatan 98 untuk tidak sekadar menjadi seremonial setiap tahunnya namun juga bisa kita anggap sebagai panutan bagi kita agar tetap menyuarakan hak-hak kebebasan itu? Mengapa pergerakkan kita menjadi stagnan? Yah itu karena kita kini kurang peka dan apatis.

Besarnya tekanan dari kampus untuk membuat mahasiswa lebih fokus dan menyibukkan diri dalam studinya semakin mempertajam sikap mahasiswa untuk apatis terhadap organisasi. Belum lagi mengejar trofi agar menjadi wisudawan terbaik telah berakar di kepala mereka.

Mari sejenak kita tengok semangat perjuangan pelajar di belahan dunia lainnya. Di negara Chili misalnya, pendidikan di Chili sangatlah mahal dan hanya segelintir orang saja yang menikmatinya.

Chili merupakan negara dengan pendidikan termahal di dunia yakni sebesar 3.400 dolar per tahunnya. Sedangkan gaji pekerja disana rata-rata hanya berjumlah 8.500 dolar. Itu artinya setiap keluarga membayar biaya pendidikan sebesar 75% dari pendapatan.

Hal ini meningkatkan angka depresi di masyarakat hingga menyebabkan banyaknya kasus bunuh diri setiap remaja di Chili. Berangkat dari peristiwa tersebut, akhirnya pada tahun 2006, ribuan pelajar yang didukung oleh serikat-serikat mahasiswa, guru, petani, kaum buruh, rakyat miskin serta masyarakat adat melakukan aksi mogok belajar selama berbulan-bulan.

Perjuangan mereka dikenal dengan nama revolusi penguin. Semangat perjuangan itu akhirnya menghantarkan mereka pada keberhasilan dalam menghantam tembok kekuasaan pemerintah untuk segera memberikan pendidikan gratis pada seluruh rakyat Chili.

Pembebasan biaya pendidikan di Chilli telah diselenggarakan pada Maret 2016 sebagai salah satu tuntutan dari revolusi penguin tersebut.

Sudah barang tentu pula ini menjadi satu case yang bisa kita jadikan pembelajaran bahwa anak bangsa memang suatu elemen yang mampu membawa kita pada kesejahteraan umat. Oleh karena kebebasan berekspresi sudah jelas termaktub dalam konstitusi kita, maka mahasiswa memang dituntut menjadi insan yang idealis, kritis dan kreatif.

Tentu saja itu tidak akan tercapai jika wadah yang diberikan kepada mahasiswa hanyalah di bidang akademik. Ia akan bersinergis jika terjun dalam dunia organisasi untuk melatih dan membentuk karakter mereka agar menjadi insan yang produktif.

Tentu saja hal ini akan sukses apabila adanya dukungan yang kuat dari pihak birokrasi kampus dengan memberi ruang gerak untuk berproses bagi mahasiswa dalam berkarya.

 

Berita Terkait