Kecewa Hasil Seleksi Calon Anggota Bawaslu Sulsel, Aktivis Perempuan Akan Lapor Ombudsman

Ini Tahapan Proses Seleksi Calon Anggota Bawaslu se Sulawesi Selatan
Kantor Bawaslu Sulsel

Terkini.id, Makassar – Panitia Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mengumumkan daftar nama calon yang telah lulus wawancara. Selanjutnya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Tapi, proses ini menuai protes dari aktivitis perempuan.

Sejumlah aktivis perempuan di Sulawesi Selatan menyatakan kecewa atas keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Bawaslu yang tidak memperhatikan keterwakilan perempuan.

“Upaya mendorong keterwakilan perempuan mulai dari menumbuhkan keinginan dan kepercayaan diri untuk melamar pada lembaga kepemiluan, menemui berbagai tantangan tersendiri,” kata Ema Husain, Ketua Pembina Dewi Keadilan dan Koordinator SPAK Sulsel dalam rilisnya kepada Makassar Terkini, Selasa 7 Agustus 2018.

Menurut Ema, ketika Pansel melakukan perpanjangan proses pemasukan berkas karena kurangnya keterwakilan perempuan, aktivis menyambut positif. Tapi sayangnya, sedikit perempuan yang lolos sampai tahap wawancara.

Hal senada juga disampaikan oleh Marselina May, Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Menurut May, aktivis perempuan telah berupaya memberikan rekomendasi dan dukungan kepada perempuan pontensial yang lulus sampai tahapan wawancara kepada Pansel. Namun kelihatannya hal ini tidak menjadi pertimbangan Pansel.

“Terbukti, di beberapa wilayah seperti Kabupaten Toraja Utara, Maros, dan beberapa kabupaten lainnya yang diidentifikasi terdapat perempuan potensial, tidak terakomodir dalam daftar calon yang lulus sampai ke tahapan fit dan proper test,” kata May.

Namun upaya yang telah dilakukan berbanding terbalik dengan hasil akhir yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Hal ini, akan menjadi pembelajaran yang kurang baik bagi dorongan keterwakilan perempuan. Sehingga aktivis perempuan akan menempuh langkah untuk melaporkan hal ini kepada Ombudsman RI. “Terkait transparansi proses seleksi,” ujar May.

Aktivis Perempuan juga sangat menyesalkan keputusan ini. Karena keterwakilan perempuan dalam Pansel juga tidak berimbas signifikan bagi keterwakilan perempuan.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan panjang keterwakilan perempuan masih akan terus berlangsung,” kata May.

Berita Terkait
Komentar
Terkini