Kemendagri Minta Revisi Usulan Pemkot Soal Rotasi dan Mutasi

Sekda Makassar
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Muh. Ansar

Terkini.id, Makassar – Kementerian Dalam Negeri meminta revisi terhadap usulan Pemerintah Kota Makassar ihwal rotasi dan mutasi jabatan yang diusulkan beberapa bulan sebelumnya.

Sekertaris Daerah Kota Makassar Muh. Ansar mengatakan, Kemendagri telah mengimbau pemerintah kota bahwa tak boleh ada pergeseran jabatan, melainkan mengisi jabatan yang lowong.

“Jadi bukan ditolak. Kalaupun ada (pergeseran) kita diberi kesempatan untuk memperbaiki,” kata dia di Balai Kota Makassar, Senin, 2 Maret 2020.

Ansar mengatakan, pihaknya bakal mengusulkan untuk mengisi jabatan yang lowong, baik Plt maupun jabatan yang kosong.

Secara keseluruhan ada ratusan pejabat yang lowong mulai dari eselon II hingga tingkat kelurahan.

Menarik untuk Anda:

Kendati banyak jabatan yang lowong, Ansar menyebut mengutamakan jabatan yang urgent.

“Tak harus kita isi semua, kita utamakan yang paling urgent,” kata dia.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb mengaku tengah mengusulkan rotasi ke Kementerian Dalam Negeri ihwal rotasi dan pengisian jabatan yang lowong.

Selain itu, Iqbal mengatakan pihaknya juga menunggu respons dari pemerintah provinsi.

“Kalau sudah ada dari gubernur yah kita tindak lanjuti,” kata dia, Senin, 24 Februari 2020.

Iqbal mengatakan dirinya telah mencantumkan nama-nama yang bakal menduduki posisi tertentu termasuk mengisi jabatan yang lowong.

“Oh tentu nama sudah ada tapi lebih banyak mengisi kekosongan jabatan,” kata dia.

Iqbal pun memberi bocoran dengan menyebut bahwa semua pejabat yang menduduki jabatan Pelaksana Tugas itu (Plt) bakal didefinitifkan.

Plt akan kita definitifkan saja, termasuk yang mengisi jabatan kosong mengenai orangnya,” kata dia.

Terkait dengan larangan melakukan rotasi 6 bulan jelang Pilkada, dia mengatakan yang berwenang menilai itu adalah atasan langsung.

“Apakah itu rotasi terkait dengan politik atau tidak?” tanyanya.

Misalnya, kata dia, bila kabupaten hendak melakukan rotasi maka gubernur yang menilai. Kalau Wali Kota Makassar meminta ke provinsi dan meneruskan ke pusat sebagai penilai.

“Ya, tergantung penilaian dari kemendagri karena kami  memang sekedar untuk mengisi yang jabatan yang kosong-kosong itu,” kata dia.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Jelang Pilwali Makassar, Calon KPPS Kelurahan Malimongan Tua Mulai Jalani Proses Verifikasi

Selamat, Pakar Transportasi UNHAS Isran Ramli Kembali Pimpin FSTPT se Indonesia

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar