Kementerian Kelautan dan Perikanan gagalkan penyelundupan Kuda Laut Kering

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar bersil menggagalkan upaya penyelundupan kuda laut kering sebanyak 8.750 ekor atau 25 Kg di cargo Bandara Sultan Hasanuddin Maros, 24 Mei 2017. /Nasruddin

TERKINI.id — Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar bersil menggagalkan upaya penyelundupan kuda laut kering sebanyak 8.750 ekor atau 25 Kg di cargo Bandara Sultan Hasanuddin Maros, 24 Mei 2017.

Penggagalan ini bermula dari laporan petugas Angkasa Pura ke pihak karantina ikan mengenai tampilan barang kemasan mencurigakan di x-ray kargo.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan fisik, diketahui barang yang dikirim merupakan jenis komoditi perikanan yang dilindungi dan dibatasi pengeluarannya.

Menurut Petugas Karantina Ikan yang bertugas pada saat kejadian, Awal Junaid, kuda laut kering tersebut dilaporkan oleh pihak kargo sebagai makanan kering, tetapi setelah dilakukan cek fisik ternyata isinya adalah kuda laut dalam bentuk kering yang akan dikirim ke Surabaya Jawa Timur.

“Sesuai dengan aturan yang berlaku, kami melakukan penahanan dan penyitaan barang bukti untuk dilakukan penyidikan karena ada unsur kesengajaan. Identitas pengirim dan penerima barang sudah kami kantongi” terang Awal.

Ditemui di tempat terpisah, Pelaksana Tugas Kepala BKIPM Makassar, Siti Narwiyani menyatakan kuda laut merupakan salah satu dari lima belas spesies terancam punah dan menjadi biota prioritas yang dilindungi.

“Regulasi telah mengatur bahwa perdagangan kuda laut harus dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan dari otoritas ilmiah yaitu LIPI dan otoritas pengelolaan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kuda laut yang diperdagangkan harus dalam bentuk hidup, kalau ada yang dikirim dalam bentuk kering, berarti itu ilegal” ungkap Siti.

Sebagaimana diketahui, kuda laut merupakan jenis ikan yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar telah memasukkan 33 spesies kuda laut ke dalam daftar Appendix II CITES yang berarti bahwa perdagangan kuda laut harus mengikuti ketentuan perdagangan internasional dimana CITES merekomendasikan batas minimal ukuran minimal 10 cm untuk semua spesimen kuda laut dalam perdagangannya.

Selain itu, lalu lintas perdagangan dilakukan dalam bentuk hidup dan bukan dalam bentuk kering. Penetapan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa status kuda laut di alam yang terancam punah akibat pemanfaatan manusia.

Beberapa lokasi di Indonesia diduga telah mengalami penurunan populasi dan kehilangan jenis kuda laut akibat eksploitasi dan tekanan penangkapan yang berlebih.

Berita Terkait
Komentar
Terkini