Makassar Terkini
Masuk

Kerap Menang di Pengadilan, Mafia Tanah Bermain di Atas Tanah Pemerintah

Terkini.id, Makassar – Mafia tanah ditengarai bermain-main di atas lahan Pemerintah Kota Makassar. Ribuan aset yang tak bersertifikat menjadi incaran untuk mendulang kekayaan.

Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar pada Januari 2022 mencatat ada 4.491 aset lahan. Namun, baru 404 aset lahan yang sudah bersertifikat.

Lemahnya bukti legalitas kepemilikan aset Pemerintah Kota Makassar menjadi lahan empuk untuk memperkarakan di pengadilan dan kerap kali berujung pada kalah gugatan. 

Terbaru, tanah sekolah di SD Mallengkeri I dan II, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar diklaim pihak ketiga. Alhasil, ada dua kelas dan satu perpustakaan yang ditutup dengan seng.

Proses pembelajaran pun terganggu, siswa dan guru tak fokus menjalankan proses ajar mengajar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak pemerintah kota menuntaskan persoalan tersebut dalam waktu cepat.

Pasalnya, bila dibiarkan berlarut-larut akan berdampak terhadap proses belajar siswa di sekolah.

“Ini kan sudah berpuluh-puluh tahun (sekolah) dipakai, kenapa baru muncul (klaim) dan yang klaim ini kita belum lihat (orangnya),” ujar Komisi D DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, Kamis, 18 Agustus 2022.

Sebelumnya, Hadi, sapaannya, menuturkan pihaknya sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah kota dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hanya saja, pada waktu tersebut pihaknya belum memanggil pihak yang mengklaim lahan sekolah tersebut.

“Kami mau ambil langkah untuk melawan, pemerintah akan mengambil langkah hukum,” katanya.

Hadi mengatakan bakal menggandeng sejumlah pihak untuk menuntaskan masalah tersebut hingga tuntas. Ia menegaskan tak ingin ada mafia yang bermain-main di atas tanah pemerintah.

Ia menegaskan bila ada oknum dari Dinas Pertanahan yang bermain-main dan bersekongkol dengan mafia tanah maka pihaknya akan memproses sesuai dengan prosedur hukum.

“Kita tidak mau ada mafia di atas tanah pemerintah,” tuturnya.

Kasus klaim lahan sekolah milik pemerintah Kota Makassar sudah kerap kali terjadi. Kasus serupa terjadi di SD dan SMP Pajjaiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Mirisnya, pemerintah kota kalah gugatan di Mahkamah Agung (MA).