Ketua Bawaslu Sulsel Sebut Regulasi Mengawal Politik Uang Masih Lemah

Bawaslu Sulsel menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, di Tana Toraja, Senin 18 November 2019.

Terkini.id — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, La Ode Arumahi mengatakan, memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 24 kabupaten/kota di Sulsel,

Isu money politic atau politik uang masih menjadi salah satu fokus Bawaslu dalam menghadapi Pilkada 2020 mendatang. Hanya saja regulasi mengawal politik uang masih dianggap lemah.

“Sehingga dikhawatirkan akan mengikis semangat anti politik uang masyarakat yang telah terbangun pada Pemilu 2019,” kata Arumahi, pada acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, di Tana Toraja, Senin 18 November 2019.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengungkapkan bahwa paradigma masyarakat yang terlanjur menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah harus diubah melalui gerakan-gerakan sosial masyarakat dengan berbagai pendekatan.

“Inisiatif gerakan yang bersifat bottom-up akan lebih efektif dalam memberantas praktik politik uang, karena berasal dari kesadaran diri masyarakat,” ungkapnya

Sementara itu Koordiv Sengketa Bawaslu Sulsel, Asradi memaparkan praktik politik uang hanya akan membawa efek buruk, seperti lahirnya pemimpin yang tidak berkompeten, merupakan cikal bakal korupsi dan bisa berakibat pidana bagi para pelakunya.

Sosialisasi yang juga dihadiri oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Tana Toraja dan Ketua I BPS Gereja Toraja diakhiri dengan penandatangan MoU atau nota kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan Gerakan Tallu Batu Lalikan untuk membangun komitmen bersama dalam memberantas praktik money politic di Tana Toraja. Peserta sosialisasi berharap, kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar semangat dan optimisme dalam memerangi money politic dapat terus terjaga.

Berita Terkait
Komentar
Terkini