Ketua Fraksi Gerindra Desak Penegak Hukum Proses Dugaan Korupsi Proyek RTLH

Ketua fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneppnto, Andi Baso Sugiarto.

Terkini.id,Jeneponto – Proyek Rehabilitas rumah tidak layak huni (RTLH) Dinas perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan kabupaten Jeneponto diduga mark up anggaran.

Hal itu diungkapkan Ketua fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneppnto, Andi Baso Sugiarto, kepada awak media, di warkop Liwang jalan Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Jeneponto, Jumat kemarin.

“Adik-adik kita menggelar aksi, dia menemukan dugaan korupsi proyek Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menelan anggaran sebesar Rp 3 miliar lebih yang bersumber dari APBN 2017,” kata Andi Baso Sugiarto

Menurutnya, dana rehabilitas rumah tidak layak huni dianggarkan dalam satu unit rumah sebanyak Rp 15 juta, namun faktanya di lapangan jauh dari anggarannya.

“Jumlah dan kelas kayunya yang tidak sesuai di RAB, yang saya lihat dibukti pembayarannya, papannya kelas 3, seharusnya jelas 2,” ungkapnya

Dia Berharap dari tuntutan aksi gerakan mahasiswa pemuda Jeneponto bersatu itu harus ditindak lanjuti oleh pihak terkait. Saya berharap ada ketegasan hukum, jangan tajam kebawa akan tetapi tumpul keatas. Selain mengharapkan ketegasan hukum, Karaeng Tompo sapaan akrab Andi Baso Sugiarto, menyebut akan mengangensakan untuk membentuk pansus.

“Kami juga di DPRD Jeneponto akan mengagendakan pembentukan Pansus untuk melakukan kontrol terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Dinas tersebut, karena memang kuat dugaan terjadi korupsi dalam pelaksanaan proyek RTLH 2017 yang menelanĀ  anggaran Rp 3.591.800.000 yang dilaksanakan PT Tri Kas Bungen Turatea,” tutupnya.

Berita Terkait