Kinerja Bawaslu Makassar dalam Sorotan Pakar Hukum

Terkini.id, Makassar – Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. 

Kemampuan Bawaslu Makassar dalam menangani sejumlah laporan dugaan pelanggaran Pemilukada kian diragukan sejumlah pihak. 

Hal itu merujuk kasus rekaman audio mirip suara Sekcam Ujung Tanah, Andi Syaiful yang kembali kandas di tangan Bawaslu Makassar. Termasuk sederet kasus lainnya. 

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas), Aminuddin Ilmar menilai, keputusan penanganan kasus tersebut menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat Kota Makassar. 

Mungkin Anda menyukai ini:

Pasalnya, hingga saat ini tak ada penjabaran detail yang disampaikan oleh lembaga pengawas tersebut berkaitan dengan dihentikannya sebuah kasus. 

Baca Juga: Novel Baswedan Dipolisikan Gara-gara Komentari Kematian Ustadz Maheer, Ini Kata...

Padahal, kata Ilmar, alasan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi yang sehat.

“Kita perlu mendapatkan penjelasan dari Bawaslu Kota Makassar, apa alasan yang mendasari sehingga laporan itu tidak ditindaklanjuti. Apakah karena alat bukti yang ada tidak cukup atau karena alasan apa sehingga jelas alasan penolakan atau tidak dilanjutkannya sebuah penyidikan,” kata Ilmar, Rabu, 17 November 2020.

Kasus ini dilaporkan oleh tim hukum pasangan M Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

Baca Juga: Sah, KPU Umumkan Danny-Fatma Pemenang Pilkada Makassar

Begitupun dengan kasus rekaman video Direktur Utama PD Terminal Makassar, Arsoni yang diduga menggunakan fasilitas negara untuk mengampanyekan pasangan tertentu, juga kandas dengan dalih tak cukup bukti dan minim unsur pelanggaran pemilu.

Menurut Ilmar, langkah tim hukum pasangan Danny-Fatma melaporkan anggota Bawaslu Kota Makassar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), adalah sesuatu yang wajar. 

“Yang terpenting didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Berkenaan dengan pelaporan kepada DKPP, bisa saja dilakukan sepanjang disertai dengan bukti-bukti yang sah dan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu,” pungkas Ilmar.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer juga meminta Bawaslu Kota Makassar agar membeberkan lebih detail alasan dibalik penghentian kasus tersebut. 

Tujuannya, demi mencegah asumsi di tengah masyarakat terkait dugaan ketidaknetralan ASN di Pilwalkot Makassar 2020.

“Masyarakat harus diberi tahu apa hasil temuan sebagai wujud asas transparansi lembaga dalam memproses sebuah masalah, sehingga tidak menimbulkan persepsi macam-macam di masyarakat,” kata Subhan. 

Bagikan