Kisruh Hak Angket, PMII Sulsel Ajak Masyarakat Dukung Gubernur Untuk Fokus Bekerja

PMII Sulsel
Ketua Eksternal PKC PMII Sulsel, Ashari Bahar.

Terkini.id, Makassar – Pasca pemilihan gubernur sulsel masih terasa adanya sumbatan komunikasi antara Legislatif dan Eksekutif, diakui atau tidaknya ini telah dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Eksternal PKC PMII Sulsel, Ashari Bahar.

“Ada ruang komunikasi yang tidak terbangun secara baik, rekonsiliasi yang seyogyanya diperbaiki setelah pelaksanaan demokrasi masih meninggalkan riak riak,” ujar Ashari lewat keterangan tertulisnya kepada Media, Jumat 2 Agustus 2019.

“Dari beberapa hal yang saya pelajari sungguh sangat disayangkan bahwa kualitas hak angket DPRD Provinsi Sulsel sangat buruk yang sepertinya tiba masa tiba akal dan tanpa mempertimbangkan fakta dan bukti yang jelas,” sambungnya.

Berbagai isu miring yang dilontarkan kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, kata dia, semuanya tidak benar. Mulai dari kepemimpinan dualisme dan bagi-bagi proyek tidak bisa dibuktikan dan masih sebatas asumsi belaka.

“Apalagi hubungan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur baik – baik saja. Ditambah dengan pernyataan Bapak Gubernur yang jauh-jauh hari telah menyampaikan kepada keluarga besar nya untuk tidak mencoba-coba bermain proyek pemerintahan,” lanjutnya.

Sebagai salah satu aktivis yang terlahir di dunia pergerakan, Ciko (sapaan akrab Ashari) mengatakan, melihat ketidakstabilan pemerintahan membuat pihaknya merasa perlu untuk mengkaji apa yang sebenarnya terjadi.

“Dari berbagi kasus praktek hak angket, Sulsel merupakan yang pertama kalinya terjadi di Indonesia untuk tingkatan pemerintahan provinsi sehingga membuat nalar kritis saya terdorong untuk ingin lebih mencari tahu,” ujarnya.

“Ditinjau dari hak nya sebagai lembaga rakyat ‘DPR’ memiliki tiga hak yaitu pertama hak interpelasi yang kedua hak angket dan yang ketiga hak menyatakan pendapat. Sesungguhnya DPRD Sulsel dapat memilih opsi pertama dengan pendekatan Hak Interpelasi untuk lebih mendapatkan bahan keterangan atau informasi awal sebagai langkah persuasif mengatasi polemik,” terangnya.

Hal itu, kata dia, dikarenakan DPRD Sulsel tidak mengambil langkah Hak Interpelasi sehingga polemik semakin berlarut-larut dan akhirnya terjadi kesenjangan politik, dimana eksekutif tidak memfasilitasi kepentingan legislatif dan ini membuat beberapa prestasi gubernur Sulsel sengaja ditutupi.

“Untuk itu kami PKC PMII Sulsel meminta DPRD Sulsel untuk tidak membuat kekisruhan sehingga Bapak Gubernur bisa fokus bekerja membangun infrastruktur demi kemajuan ekonomi masyarakat Sulsel,” pintanya.

“Kita ketahui bersama bahwa Bapak Gubernur jarang berada d ikantor lebih kebanyakan berada di lapangan untuk memantau jalannya pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan untuk masyarakat yang sejak dulu terisolasi, Pembangunan bandara Tana Toraja dan beberapa pembangunan lainnya,” lanjutnya.

Untuk itu, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat Sulsel untuk mensupport Gubernur Nurdin Abdullah untuk lebih fokus bekerja melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya.

“Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Sulsel untuk tidak ikut termakan isu-isu miring yang sengaja dibuat untuk merusak citra Pemprov Sulsel dan kami juga berharap terjalin hubungan baik antar Eksekutif dan Legislatif sehingga masyarakat Sulsel bisa merasakan kinerja untuk kebaikan Sulsel,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini