Kisruh insentif Ketua RTRW, Wakil Ketua DPRD : sudah benar

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali / Muh Nasruddin

TERKINI.id, MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali menilai insentif Ketua RT dan Ketua RW sudah sesuai dengan mekanisme.

Adi Rasyid Ali yang akrab disapa ARA melalui telepon, sabtu 12 Agustus 2017 mengatakan, mekanisme pemberian insentif RT dan RW yang diterapkan oleh Pemkot Makassar sudah sangat benar. Terkait besaran yang disepakati bersama di DPRD Makassar yakni Rp 1 juta memang benar.

“Saya selaku Ketua Banggar dan juga sebagai pengusul insentif RT dan RW diawal pemerintahan Danny Pomanto menilai tidak ada yang salah atau pun keliru pelaksanaannya,” kata ARA.

Lanjut ARA,  Pola atau penerapan pemberian insentif RT dan RW memang seharusnya berjenjang. Jenjangnya tentu ada indikator yang telah diatur oleh pemerintah yaitu 9 indikator yang harus terpenuhi. Pencapaian kinerjanya pun melalui penilaian yang transparan dari Lurah dan LPM juga Kecamatan.

“Tidak perlu diributkan, logika berpikirnya mudah. Masakan yang kerja dengan tidak kerja apresiasi ataupun insentfinya diratakan, kan tidak adil namanya. Yang salah itu kalau RT/RW tidak bekerja kemudian di beri Rp 1 juta,” tutur ARA.

Baca :Ketua RT 10 : Jangan lihat insentif, jangan biarkan Makassar mundur lagi

Menurut ARA, kita harus apresiasi pola atau mekanisme yang dilakukan oleh Pemkot Makassar untuk pemberian insentif RT dan RW. Berjenjang dan ada indikator penilaian, dan mekanisme seperti itu juga merupakan pola yang cemerlang.

“Dengan mekanisme tersebut berarti pemerintah telah memberikan pendidikan yang cerdas, salah satunya adalah memicu RT dan RW untuk membangun dan menciptakan wilayahnya yang lebih baik lagi,” terang ARA.

ARA menambahkan seharusnya pemerintah terus melakukan evaluasi untuk penyaluran insentif RT dan RW. Kemudian Lurah dan Camat juga LPM harus lebih mempertajam lagi ke bawah atau dengan kata lain sosialisasi ke masyarakat.

Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar Iskandar Lewa mengatakan, mekanisme pemberian insentif kepada ketua RT/ RW di Makassar sudah tepat.

Iskandar juga membantah pernyataan  adanya pihak yang menuding bahwa insentif RT/ RW disunat atau berjalan tidak sesuai aturan. Bahkan ada yang menganggap jika insentif itu dikurangi. Padahal,  semua berdasarkan hasil kinerja RT RW itu sendiri.

“Ini yang perlu kita luruskan, bukan disunat. Tetapi itu diberikan oleh pemerintah kecamatan berdasarkan 9 indikator yang ada,” terang Iskandar.