Kisruh Sertifikasi Da’i, Ustaz Das’ad Latif: Cara Menteri Agama Tidak Sesuai Pancasila

Terkini.id, Jakarta – Kisruh sertifikasi Da’i atau penceramah ikut mendapat komentar dari Muballig kondang Sulawesi Selatan, Ustaz Das’ad Latif. Das’ad menilai rencana Kementerian Agama itu tidak didiskusikan dengan matang.

Dalam tayangan bincang-bincang TV One, Senin 7 September 2020, Das’ad Latif mengungkapkan rencana pemerintah mensertifikasi Da’i itu niatnya baik.

“Saya yakin menteri niatnya baik. Tapi perlu ada solusi, dilaturahmi nasional,” kata Ustaz Das’ad dalam talkshow yang juga dihadiri oleh Menteri Agama Fachrul Razi dan Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI Nadjamuddin Ramli tersebut.

Ustaz Das’ad pun mengungkapkan bahwa dirinya menghargai niat baik Menteri Agama tersebut.

Mungkin Anda menyukai ini:

Hanya saja, kata dia, niat baik Menteri Agama itu tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Bahkan tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila.

Baca Juga: Tengku Zul Sindir Gus Yaqut: Jangan Protes Jika Nanti Menteri...

“Terutama dalam pelaksanaan Pancasila. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” kata Ustad Das’ad.

Das’ad menilai, kegaduhan yang timbul terkait sertifikasi penceramah, karena Menteri Agama sebelum mengambil keputusan, meski baru wacana, tidak melibatkan lembaga yang berkompeten di bidang keagamaan.

Dia pun meminta Kemenag agar mengajak diskusi kalangan lain seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan ormas lainnya. Termasuk para da’i yang punya jutaan pengikut.

Baca Juga: Natal Tahun 2020, Menag Yaqut Cholil: Rayakanlah dengan Penuh Kesederhanaan

Das’ad kemudian Kementerian Agama selalu mengamalkan sila keempat dalam Pancasila. Setiap kali ingin mengambil keputusan.

Dia menjelaskan, jika kebijakan sertifikasi penceramah disalahartikan oleh warga di kampung atau pelosok, bahwa yang boleh berdakwah cuma penceramah bersertifikat, maka akan semakin langka orang yang bisa berdakwah.

“Saya dakwah dari Sabang sampai Merauke. Masuk hutan, lewati sungai yang banyak buayanya,” ungkap Das’ad. Kebutuhan dai di Indonesia yang mayoritas muslim, kata Das’ad masih sangat besar. Penceramah khawatir kebijakan sertifikasi akan membuat masyarakat makin jauh dari dakwah.

Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI Nadjamuddin Ramli mengatakan, yang dikhawatirkan jika sertifikasi dai menjadi wajib. Dampaknya, banyak majelis taklim di Indonesia yang bakal mendapatkan rintangan.

Saat khatib ceramah, polisi bisa datang bertanya apakah mereka bersertifikat. Jika tidak bisa menunjukkan sertifikat, bisa dibubarkan pengajiannya dan khatib disuruh pulang.

“Syukur kalau diselesaikan secara santun. Tapi kalau dengan kekerasan bisa jadi kisruh,” ungkapnya.

Fachrul Razi sendiri mengaku selama ini sudah berkoordinasi dengan semua ormas Islam. “Saya tidak menolak bertemu. Senang sekali kalau bisa bertemu,” terang dia.

Fachrul Razi menyampaikan, tidak ada sama sekali niat Kementerian Agama untuk menghambat dakwah. “Tidak ada sama sekali niat. Kita sama-sama berpikir untuk umat dan bangsa,” katanya.

Bagikan