KKN UNM dikenakan biaya, BEM UNM ancam turun demo

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM, Mudabbir bersama jajaran pengurusnya usai melaksanakan Konfrensi Pers terkait kebijakan UNM yang memberlakukan biaya KKN

Terkini.id, Makassar – Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang hadir di Universitas Negeri Makassar (UNM) pada tahun 2013 lalu dengan payung hukum Permendikbud nomor 55 tahun 2013 tentang UKT dan BKT, sejak awal diberlakukan sudah menuai polemik di UNM.

Konsep tunggal dalam UKT ternyata berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan. Masih banyaknya pungutan di luar UKT membuat sistem ini keluar dari tujuan diberlakukannya, yakni mengakomodasi seluruh biaya akademik (Biaya Langsung) dan non akademik (Biaya tidak Langsung) sehingga seluruh kebutuhan perkuliahan dibayar sekali tiap semesternya.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Lembaga Kemahasiswaan (LK) UNM dalam siaran persnya Selasa, 30 Januari 2018 mengungkapkan, selama pemberlakuan UKT mulai tahun 2013 sampai saat ini, tercatat ada lima kali pergantian regulasi yang mengatur UKT dan BKT yakni Permendikbud nomor 55 tahun 2013, Permendikbud nomor 73 tahun 2014, Permenristekdikti no 22 tahun 2015, Permenristekdikti nomor 39 tahun 2016 dan terakhir Permenristekdikti nomor 39 tahun 2017 yang berlaku hari ini.

“Namun kami menilai regulasi yang berganti semakin membuat biaya UKT semakin mahal tiap tahunnya. Contohnya di tahun pada saat penetapan Permenristek nomor 22 tahun 2015, PTN boleh menarik Uang Pangkal pada beberapa jalur masuk, tingginya beban UKT mahasiswa bidik misi yang notabene merupakan beasiswa masyarakat kurang mampu namun memiliki prestasi akademik,” kata Mudabbir selaku Presiden BEM UNM.

Kemudian dalam Permenristekdikti nomor 39 tahun 2016 beban UKT bertambah lagi dengan beberapa pembiyaan yang tidak ditanggung oleh UKT termasuk didalamnya biaya KKN, biaya bersifat pribadi, biaya asrama dan kegitan penelitian mandiri dan yang paling menciderai masyarakat adalah hilangnya kewajiban PTN menetapkan pengelompokan UKT minimal 5% pada golongan I dan 5% pada kelompok II.

Menarik untuk Anda:

“Penetapan biaya KKN untuk semester genap tahun 2018 di UNM tidak kalah menciderai tujuan lahirnya UKT. Pasal 7 ayat 1 poin b yang dijadikan kampus sebagai dalih untuk mendukung kebijakan tersebut sesungguhnya cacat dalam konteks penyusunan biaya kuliah tunggal (BKT),” ungkap Mudabbir.

Maka dari itu kata Mudabbir, BEM LK UNM memaparkan beberapa fakta untuk membantah hal-hal tersebut antara lain ;

1. KKN untuk angkatan 2013 yang berlangsung tahun 2017 dan KKN bagi angkatan 2014 untuk semester genap sama sekali tidak dipungut biaya. Sedangkan KKN semester genap tahun 2018 masih untuk angkatan 2014 dipungut biaya.

2. Permenristekdikti yang menjadi dalih untuk mendukung kebijakan tersebut baru disahkan ditahun 2016. Artinya mahasiswa yang masuk ditahun 2013 sampai 2015 masih memasukkan KKN dalam kompenen BKT (penetapan komponen BKT dilakukan sebelum penerimaan mahasiswa baru).

3. Pernyataan Menristekdikti yang dimuat di salah satu media nasional pada Selasa tanggal 1 Agustus 2017 menjelaskan bahwa yang tidak dibiayai adalah kebutuhan di lokasi KKN. Yang selama ini UNM memang tidak menanggung biaya selama di lokasi KKN.

“Untuk itu kami lembaga kemahasiswaan yang berada pada tataran prodi, jurusan, fakultas sampai pada BEM Universitas menolak tegas pembayaran KKN kepada mahasiswa dan meminta kepada Rektor UNM untuk membatalkan keputusannya. Jika sampai pada tanggal 6 Februari 2018 tidak ada perubahan kebijakan hanya karena Permenristekdikti nomor 39 tahun 2016, maka kami terpaksa akan berdemontrasi mendesak Menristekdikti untuk turun dari jabatannya karena telah mengeluarkan regulasi yang membuat biaya kuliah terus meningkat,” tegas Mudabbir.

Ia juga memohon maaf kepada masyarakat pengguna jalan kota Makassar jika kemudian terganggu dengan demonstrasi yang nantinya dilakukan oleh BEM dan LK UNM.

“Terima kasih kepada kawan-kawan media yang bersedia menyebarkan informasi ini,” tutup Mudabbir.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Dosen UNM Bimbing Pembuatan Alat Kontrol Pengaman Listrik di SMK Somba Opu

Pegawai Kontrak RS Islam Faisal Unjuk Rasa Tuntut Managemen Diganti

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar