KNPI Sulsel Kecam Pembredelan 8 Organisasi Mahasiswa Politani

Terkini.id — Kampus Politani Pangkep menutup delapan organisasi mahasiswa. Tindakan pihak kampus menimbulkan reaksi dari sejumlah kalangan.

Salah satunya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel ikut bereaksi atas pembredelan 8 organisasi mahasiswa di Kampus Politani.

Ketua KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra mengatakan, birokrasi kampus harusnya menjadi media yang ikut memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa. Kampus tidak seharusnya tidak menjadi anti kritik.

“Apabila ada persoalan yang sikapnya kritik, kampus tidak boleh anti kritik. Kampus tidak boleh menjadi lembaga yang justru kontraproduktif,” kata Imran di Makassar, Selasa, 28 Mei 2019.

Mungkin Anda menyukai ini:

Menurut dia, membekukan organisasi adalah tindakan otoriter yang cenderung membatasi minat bakat, serta mematikan daya kritis mahasiswa.

Baca Juga: Soal Aturan yang Minta Maaf Tak Perlu Ditahan, KNPI Sulsel:...

“Kita sebagai organisasi pemuda sangat menyayangkan tindakan kampus demikian. Kalau mahasiswa mengkritik wajar, apalagi jika yang mereka kritik menyangkut kepentingan umum,” katanya.

Delapan organisasi yang dibekukan masing-masing, Unit Kegiatan Penerbitan dan Siaran Kampus (UKM PERSKA), Himpunan Mahasiswa Agribisnis Perikanan (HIMAGRI), Himpunan Mahasiswa Budidaya Tanaman Perkebunan (HMBTP), Himpunan Mahasiswa Teknologi Kelautan dan Perikanan (HIMATKP), Himpunan Mahasiswa Budidaya Perikanan (HIMADIKA), Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Budaya (USB), Unit Kegiatan Mahasiswa Persataun Olahraga (UKM POR) dan Unit Kegiatan Mahasiswa karate-do (UKM KARATE-DO).

Imran yang juga mantan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini menambahkan, mematikan lembaga apalagi lembaga pers mahasiswa tidak bisa dibenarkan. Apalagi jika pembredelan hanya karena adanya kritik.

Baca Juga: KNPI Sulsel Laporkan Dugaan Pengrusakan dan Penyegelan Sekretariat

“Tidak ada aturan yang dilanggar kalau masalah menyoroti persoalan internal. Sekiranya tindakan perusakan atau pidana, itu bisa jadi dasar dibubarkan. Haknya mahasiswa untuk melakukan kritik,” kata dia.

Informasi yang berhasil dihimpun, birokrasi kampus dan sejumlah lembaga sudah terlibat perselisihan panjang. Puncaknya terjadi saat sekelompok mahasiswa melakukan demonstrasi atas kasus dugaan korupsi, dan berhasil membuat pembina kemahasiswaan saat itu terpojok dan mengundurkan diri.

Bidang Kemahasiswaan Politani Pangkep, Rahmawati saat dikonfirmasi menolak banyak memberikan tanggapan. Dia meminta agar wawancara dilakukan secara langsung dan meminta untuk datang bertemu di kampus Politani.

Bagikan