Komisi Literasi, Jembatan Masyarakat dan Perpustakaan Negara

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar- “Setahun silam, kami dari Rumah Forum Literasi Sulawesi Selatan mengirimkan surat kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan soal Komisi Literasi. Hal ini pun telah kami sampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,” kata Andika Mapassomba dalam Road Show kegemaran membaca.

Road Show tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema “Membangun Gerakan Literasi Yang Inovatif di Masa Pandemi Covid-19” di Hotel Arthama Jalan H. Bau Makassar. Selasa (22/9/2020).

Acara yang tetap menerapkan protokol Covid-19 berlangsung pukul 08.00 Wita menghadirkan pembicara Prof Heri, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulawesi Selatan, Rezky Amalia Syafiin (Duta Baca), Andhika Mappasomba DM (penulis, penyair).

Andika juga menyinggung komisi literasi sebagai jembatan masyarakat dan perpustakaan negara.

“Lembaga Negara yang bernama Komisi Literasi kami anggap penting untuk dirumuskan dan diadakan jika memang seluruh pihak yang mencintai perpustakaan di Indonesia menginginkan kemajuan bangsa di bidang Literasi,” ujarnya.

Menarik untuk Anda:

Komisi Literasi dapat dilihat sebagaimana Negara mementuk komisi-komisi penting dalam struktur pemerintahan untuk menopang Negara dalam mencapai kemajuan-kemajuan dalam peradaban seperti, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk perjuangan Hak Asasi, Komisi Informasi untuk menjamin keterbukaan publik, Komisi Anak dan Perempuan, Komisi Penyiaran, dan sebagainya.

“Jika Negara memang serius, atau Sulawesi Selatan ingin menjadi Provinsi yang menemukan gagasan baru dan inovasi di bidang perpustakaan, maka Komisi Literasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah solusi nyata untuk menjembatani jurang kelemahan perpustakaan dan masayarakat,” Andika menegaskan.

Selama ini, kolaborasi perpustakaan Negara dan masyarakat terus diinisiasi untuk dibangun. Namun, semua masih bersifat insidentil. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya alas hukum yang jelas dan massif serta kokoh untuk menopangnya. Negara sibuk dengan programnya dan masyarakat mandiri atau penggiat Literasi juga sibuk dengan kreatifitasnya.

Dan Politisi/Legislator kita sangat minim pemahaman dalam hal gerakan Literasi ini, mungkin karena keterbatasan informasi atau referensi mereka tentang situasi dan kondisi Literasi di wilayah pemilihannya.

Jika Komisi Literasi ini bisa dibentuk, maka ini adalah sebuah inovasi terbesar Sulawesi Selatan yang bias menjadi pelopor gerakan Literasi yang lebih massif bagi Indonesia.

Jumlah Pejabat kita terlalu sedikit untuk memikirkan masalah perpustakaan dan Literasi, ditambah lagi beban kerja yang begitu luas dan ragam masyarakat dan geografis yang penuh warna, tentu sangat berat untuk mencover luasnya wilayah Sulawesi Selatana. Dan Komisi Literasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menjadi amunisi atau angin baru yang dapat membawa kesejukan dan menumbuhkan kebaikan. Agar definisi Perpustakaan Inklusi dapat diwujudkan.

“Gerakan literasi inklusi kreatif di masa pandemi ini bukanlah hal yang harus mematikan seluruh aktifitas Literasi masyarakat. Hanya saja, jika menunggu kebijakan dari Negara, kita akan keburu punah lalu bisa bergerak. Kita harus terus bergerak, bahkan jika Negara itu pun tidak ada lagi. Karena sejatinya gerakan Literasi adalah persoalan kemanusiaan,” terang Andika.

Ditambah lagi dengan persoalan Pandemi Covid 19 yang belum menemukan titik terang, tentu membutuhkan pemikiran dan tindakan yang serius dalam menghadapinya.

“Tapi, prinsip hidup manusia yang mampu beradaptasi dengan segala keadaan, tentu bias menghadapi dan keluar dari masalah ini. Saya percaya, gagasan-gagasan inovatif dari manusia akan selalu tumbuh. Biasanya, gagasan tersebut akan lahir dari para ilmuwan atau masyarakat yang memiliki jiwa estetika yang baik. Kita tentu sama menunggu hal-hal inovatif tersebut,” tutur Andika.

Salah satunya adalah, pola gerakan ekonomi kreatif yang selama ini mengandalkan toko atau kios untuk mendisplay produk, kini beralih ke media sosial yang lebih aman dari persentuhan fisik, sehingga resiko penularan dapat diminimalisir. Tidak sedikit komunitas literasi atau pengelola perpustakaan mandiri yang menjalankan prinsip inklusif.

“Di tempat mereka, bukan hanya melulu soal membaca. Akan tetapi, bacaan tentang ekonomi kreatif, bisnis dan hal-hal yang berkenaan dengan penciptaan produk yang layak jual terus tumbuh. Dan sekali lagi, itu bukan perpustakaan milik pemerintah,” tukasnya.

Atas hukum dan komisi literasi yang terus menggeliatkan hal-hal baik dan menterjemahkan definisi perpustakaan inklusi sosial ini tentu sangat diharapkan.

“Bahkan, dengan komisi ini, Sulawesi Selatan dapat menjadi pioneer gerakan perpustakaan inklusi di Indonesia,” pungkas Andika.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Meski Pandemi, Satgas Pamtas Yonif 312 KH Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Cinta Rasul, Pesantren Matahari Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar