Kopel Sayangkan Pansus Hak Angket Tidak Dalami Dugaan Fee Proyek 7,5 Persen

Terkini.id — Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah menyayangkan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel tidak mendalami dugaan fee proyek 7,5 persen.

Padahal permintaan fee proyek terungkap di dalam fakta persidangan sebelumnya. Bahkan pansus tidak memanggil dua pengusaha bernama Anggu Sucipto dan Ferry Tandiari yang namanya mencuat dalam persidangan.

“Kopel sudah mempertanyakannya ada apa pansus tidak maksimal mendatangkan dua pengusaha itu. Padahal selama persidangan berjalan terungkap peran dan keterangan para pengusaha tersebut urgen,” ujar Syamsuddin, Kamis 15 Agustus 2019.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Sulsel Bakal Libatkan TNI-Polri Mengawasi Aktivitas Tambang...

Jelang keluarnya rekomendasi pansus hak angket, Syamsuddin berharap, rekomendasi pansus tidak boleh berbasis selera atau rasa, apalagi karena dendam politik.

“Rekomendasi harus berdasarkan fakta-fakta persidangan. Sekarang sudah fase tahap akhir. Apakah DPRD akan mengakhiri sebagai drama pecundang atau pejuang atas kepentingan masyarakat?. Ada 30an terperiksa yang diperiksa di luar ahli. Semua diambil keterangannya di bawah sumpah. Itu artinya harus diyakini benar adanya. Bukan keterangan palsu bukan hoax,” kata Syamsuddin.

Baca Juga: Jenazah Covid-19 Membusuk, Pimpinan DPRD Sulsel Minta Pemkot Makassar Buat...

Sementara itu, anggota Pansus Hak Angket, Ariady Arsal mengeluarkan rekomendasi yang bakal dibahas pada rapat paripurna.

Dalam rekomendasi tersebut terdapat tujuh poin yang harus ditindak lanjuti. Salah satunya terkait dugaan fee proyek 7,5 persen.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merekomendasikan kepada pihak Aparat Penegak Hukum atas terjadinya indikasi gratifikasi permintaan fee atas proyek yang dilakukan oleh saudara Jumras terhadap pengusaha.

Baca Juga: DPRD Tetapkan Renja untuk Optimalkan Kinerja Dewan

Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera sehingga tidak terjadi Iagi kegiatan serupa oleh siapapun demi terwujudnya pemerintahan yang “Good and Clean Government”. Hal yang sama perlu dilimpahkan kepada aparat hukum yang secara jelas dan gambling telah menjadi temuan dalam LHP dari inspektorat Pemprov Sulse

“Terkait adanya dugaan permintaan fee ini, hendaknya diserahkan kepada aparat penegak hukum, sekaligus mengungkap berbagai pihak yang terkait bermain-main dalam proyek, baik proyek APBD Sulsel murni ataupun proyek DAK dari pemerintah pusat. Proyek yang disebut-sebut oleh saudara terperiksa Jumras menyebut berbagai nama, baik pejabat pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pengusaha. Kondisi ini tentu perlu diluruskan dan dibersihkan sehingga tidak menimbulkan fitnah dan terjadi pemerintahan yang bersih dan tertata dengan baik,” pangkas Ariyadi.

Bagikan