Jadilah bagian dari Kolomnis makassarterkini
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis makassarterkini.

Korupsi, Akar Masalah Bangsa Indonesia

Ilustrasi. (foto: eksplorasi.id)

Terkini.id – Negara ini telah merdeka, namun efek pembangunan masih belum dirasakan mayoritas warga negara, karena korupsi merajalela. Pendidikan dikorupsi, biaya haji dikorupsi, kesehatan dikorupsi, pengadaan pangan dikorupsi, tidak ada satu bidang pun yang terbebas dari penyakit korupsi (Indrayana, 2016:1).

Bahkan ada ungkapan satir yang mengatakan, jika Zhu Rongji (perdana menteri China 1998) akan mengirim peti mati kepada pejabat yang korupsi (hukuman mati bagi koruptor), tampaknya pernyataan Zhu Rongji tidak bisa berlaku di Indonesia. Karena sebelum peti mati dikirim kepada koruptor, pengadaan peti mati tersebut sudah dikorupsi terlebih dahulu.

Persoalan genting negara pada tataran tata kelola ruang publik, adalah bentuk polarisasi dalam menjalankan kepentingan-kepentingan yang bersifat struktural. Dalam kaitannya korupsi sebagai kejahatan terstruktur.

Korupsi bukan lagi membahas persoalan kerugian negara, tetapi hari ini kata korupsi sudah masuk pada aktivitas masyarakat dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan.

Setelah berkembang sedemikian lamanya korupsi muncul dengan seiring tumbangnya Orde Baru dan lahirnya Reformasi. Sehingga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa, salah satu amanat Reformasi adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Namun sekarang ini, yang terjadi justru, “upaya untuk memberantas pemberantasan korupsi” atau pelemahan KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini sangat tampak dari para pihak yang anti terhadap pemberantasan korupsi dan berusaha mencari celah untuk melemahkan keberadaan KPK.

Baca :OPINI : Lurah tidak cermat, pelayanan tertunda bertahun-tahun

Mengingat pasal 11 UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat di antaranya; pemberantasan korupsi pada pejabat public, penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Maknanya, KPK memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memberantas koruptor.

Perseteruan antara baik dan jahat merupakan fenomena paling tua dalam sejarah peradaban manusia, di mana kebaikan selalu berusaha menumpas kejahatan. Sedangkan si jahat selalu memikirkan cara untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggunya, agar bisa mempertahankan diri dan melakukan serangan balik kepada pihak kebaikan.

Upaya mempertahankan diri adalah, dengan memberantas balik (corruptors fight back) KPK baik institusinya maupun personalianya.

Dalam teks Zaenal Arifin Mochtar menyebut bahwa, constitutional review UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi, adalah bentuk serangan balik koruptor (Mochtar, 2008: 31)

Constitutional review atau serangan balik tersebut bukanlah tanpa alasan. KPK gencar melakukan pemberantasan korupsi. Koruptor melakukan serangan balik kepada KPK dengan berbagai cara. Harapannya, agar lembaga pemberantas koruptor menjadi cacat dan mandul dalam melaksanakan tugasnya.

Ada tiga kelompok yang berpotensi melakukan serangan balik terhadap KPK. Pertama, koruptor itu sendiri yang kasus korupsinya sedang diusut KPK.

Baca :Problematika Pembangunan Sulsel di Usianya ke-349 Tahun

Kedua, pihak-pihak yang tidak memiliki kasus hukum dengan KPK, namun pihak tersebut berpotensi diungkap kasusnya oleh KPK di kemudian hari.

Ketiga, pihak-pihak yang memang sejak awal tidak senang terhadap KPK dan semangat pemberantasan korupsinya.

Hal inilah yang menjadi titik awal bagaimana pola serangan balik koruptor. Korupsi terjadi selalu melibatkan banyak pihak.

Korupsi sendiri merupakan manifestasi dari kontrak illegal dan klientelisme antara Pejabat Publik, Politisi, Ekonom dan pihak terkait lainnya.

Pula adanya jaringan koruptor yang memegang kendali dalam jaringan “bawah tanah” yang sangat sulit dibuktikan di Pengadilan. Keberadaan dari jaringan koruptor memang nyata adanya seperti yang disampaikan oleh Bogovic dan Issacharoff.

Kita sekarang mengalami peluluhan etika dan norma-norma sosial karena sanksi dan ganjaran tidak dijalankan secara konsisten, ada orang yang secara tulus berbakti baik menjalankan kehidupan publik, tetapi mendapatkan reward yang sedikit, sedangkan orang yang korup mendapatkan posisi yang penting. (Yudi Latif Ph.d)

Ungkapan dari salah satu tokoh cendekiawan memberi perenungan yang dalam. Bahwa sistem kekuasaan kita hanya bersifat majority democracy dan tidak dapat menghasilkan win-win solution di tengah-tengah adu argumentasi soal kesejahteraan Negara.

Sebaiknya kesungguhan dalam mencermati setiap proses kohesi sosial yang ditimbulkan dari keadaan bangsa yang super majemuk.

Baca :Keterpilihan Indonesia di DK-PBB Harus Bermakna dan Efektif

Bagi kita bangsa yang multicultural sebuah jalan yang harus dilalui seseorang yang mencari kepentingan, diandaikan seperti berdiri di atas tanah alluvial dengan daya ikat tanah yang merenggang.

Dengan satu getaran dari gempa social inilah segala bangunan itu bisa saja mengalami likuefaksi; sirna ilang kertaring bumi. Seperti jika yang jahat ingin berkuasa.

Dari itu, sebagai balasan terhadap tindakan korupsi yang meluluhlantakkan kondisi sosial akibat menyimpangnya perlakuan beberapa pejabat Negara.

Maka negara didaulat bertanggungjawab untuk menyelesaikannya dengan tegas tanpa mempertimbangkan status sosialnya. Sebab korupsi berimplikasi menghancurkan masa depan anak bangsa, dan bisa saja mengancam keberlangsungan masa depan Indonesia.

Olehnya itu, bukan lagi tentang menakar pemikiran solutif dari permasalahan yang berupaya mencegah dan meminimalisir kasus korupsi sekarang ini.
Tetapi sebagai bangsa yang merdeka, meminjam kemerdekaan dari bangsa lain adalah ketidakmungkinan yang pasti.

Maka yang mungkin adalah memerdekakan diri sendiri, melalui itu kesadaran dalam membangun bangsa dan negara dibutuhkan.

Selangkah upaya, yakni turut andil melaporkan peristiwa yang berimplikasi kepada korupsi kepada pihak yang mempunyai wewenang, dan karena kita bersepakat bahwa korupsi merugikan kondisi dan merusak generasi.

Seperti dalam penjelasan kaidah Islamnya, “hadirkan Tuhan dalam setiap langkahmu, karena segala aktivitas hanyalah mengharap ridho-Nya.”

Tulisan ini adalah kiriman dari kolumnis makasar terkini, isi dari tulisan ini adalah tanggungjawab penulis yang tertera, tidak menjadi bagian dan tanggungjawab redaksi makassar.terkini.id
Editor : Fachri Djaman