Kota Makassar Dinilai Semakin Mundur

Diskusi bertemakan Bedah Pembangunan Kota Makassar”, di Warkop Aleta, Sabtu 22 Februari 2020.

Terkini.id — Pembangunan Kota Makassar rupanya semakin mundur. Fakta-fakta menunjukkan Makassar justru semakin semrawut dalam beberapa tahun terakhir.

Ahli planologi (perencanaan tata ruang) dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Ir Mohammad Muttaqin Azikin memaparkan, dari tahun 2014 sampai 2017, indeks layak huni Kota Makassar itu semakin turun. 

Pada survei tahun 2014 indeks layak huni Kota Makassar 64,79 persen. Terakhir tahun 2017, turun menjadi hanya 55,7 persen dan menempati peringkat terakhir dari 26 kota di 19 provinsi yang disurvei oleh IAP. 

“Indikator penilaian kota layak huni ada 7 kriteria standar. Yakni ketersediaan kebutuhan dasar seperti kecukupan pangan, sanitasi, air bersih, jaringan listrik, dan perumahan layak. Fasilitas sosial dan umum seperti taman, transportasi publik, dan fasilitas kesehatan, serta ketersediaan ruang publik yang ditujukan untuk interaksi berbagai komunitas,” kata Muttaqin Azikin,

Pada diskusi bertemakan Bedah Pembangunan Kota Makassar”, di Warkop Aleta, Sabtu 22 Februari 2020.

Baca juga:

Fakta kemunduruan lainnya adalah tingkat pengangguran Kota Makassar yang tertinggi se-Sulsel. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran Kota Makassar meningkat drastis dari 9,53 persen pada tahun 2013 menjadi 12.19 pada tahun 2018.

“Pada Desember 2019 kemarin, datanya tersisa 10,39 setelah sempat mencapai 12,06 persen pada Oktober 2019. Itu kita belum bicara tingkat kemiskinan dan gini ratio,” kata pakar ekonomi dari Universitas Bosowa, Dr Arifuddin Mane.

Dilansir dari data BPS pada tahun 2015 angka kemiskinan Kota Makassar mencapai 4.38 persen. Sementara pada Maret 2019 angka kemiskinan hanya turun 0,1 persen menjadi 4,28 persen. Dengan kata lain nyaris tidak mengalami perubahan.

Tingkat kesenjangan atau gini ratio di Makassar pun masih tinggi yakni 0,39 persen pada tahun 2019.

“Jadi ada kontradiksi antara apa yang menjadi visi misinya, dengan kenyataan yang kemudian bertolak belakang. Kita mau ada bukti nyata. Bukan pembohongan publik. Jangan yang muncul hanyalah arogansi pribadi penguasa,” imbuh Dekan Fakultas Ekonomi Unibos ini.

Komentar

Rekomendasi

Jelang Tahun Ajaran Baru, DPRD Makassar Sarankan Disdik Tak Tergesa-gesa

Update 3 Juni Pasien Corona Covid-19 di Makassar

Dinkes Lakukan Rapid Test di Pelelangan Ikan Paotere

PMI Makassar Terima Bantuan APD dari PT EII

DPRD Makassar Rapat Bersama Disdik Ihwal PPDB, Ini Hasilnya

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar