KPK Minta BPD Sulselbar Tidak Melayani Kepala Daerah dan Anggota DPRD

Korsubgah KPK menemui Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah, di Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa 22 Oktober 2019.

Terkini.id — Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah VIII Sulawesi, Adlinsyah Malik Nasution menegaskan, seluruh direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar, agar tidak perlu memberikan pelayanan khusus kepada kepala daerah di seluruh wilayah Sulsel.

Penegasan ini berlaku pada seluruh direksi dan kepala cabang BPD Sulselbar di Sulsel.

“Kepala cabang dan direktur BPD Sulselbar tidak perlu melayani bupati dan walikota. Saya pengen BPD Sulselbar ini betul-betul bersih. Tidak ada lagi pendampingan khusus,” tegas Choky sapaan akrabnya Adlinsyah Malik Nasution, ketika menemui Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah, Selasa 22 Oktober 2019.

Selain itu kepala daerah, direksi dan kepala cabang BPD Sulselbar diminta untuk tidak memberikan pelayanan khusus anggota DPRD di seluruh Sulsel.

“Kalau ada anggota DPRD meminta bus atau bantuan apa langsung melaporkan kepada bang Choky,” tegasnya.

Komentar

Rekomendasi

Ada Tambahan, Uang Negara Keluar Rp 677 Triliun untuk Penanganan Corona

JK: Jaga Jarak Sangat Bisa Dilakukan di Masjid, Beda dengan Pasar atau Mal

Video: Detik-detik Ruslan Buton Cium Tangan Ibunya Sebelum Dijemput Polisi

New Normal, JK Minta Rumah Ibadah Dibuka Lebih Dulu lalu Mal dan Kantor

Heboh Kemunculan Bulan Bercincin di Banyuwangi, Ini Penjelasan Peneliti Bosscha

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar