Kritik Petisi Tolak Sertifikat Vaksin Syarat Administrasi, Epidemiolog UI: Sangat Berisiko Terjadi Lonjakan Covid-19

Terkini.id, Jakarta – Iwan Ariawan selaku Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) memberikan penilaian jika seandainya sertifikat vaksin tidak dijadikan sebagai syarat administrasi.

Menurutnya, jika kartu vaksin sebagai syarat administrasi pengendalian Covid-19 dibatalkan, maka bisa saja membuat trend Covid-19 di Indonesia akan naik.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi petisi tolak kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki area mall.

Baca Juga: Gakkum KLHK Kembali Tahan Tersangka Pemilik Kayu dan Pemodal Pengangkutan...

Diketahui, petisi tersebut dibuat di situs change.org dengan judul ‘batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi’.

Iwan mengaku khawatir dengan risiko peningkatan yang bisa saja meledak jika tidak disertai pemberlakuan syarat administrasi kartu vaksin di masyarakat.

Baca Juga: Hadiri Maulid Nabi, Wali Kota Makassar Ingatkan Protokol Kesehatan

“Sangat berisiko terjadi peningkatan kasus akibat pelonggaran aktivitas ekonomi dan sosial,” ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip dari Suara.com.

Menurut Iwan, pemerintah sudah beritikad baik untuk menjadikan kartu vaksin sebagai syarat administrasi vaksin.

Hal itu lantaran bisa mendorong motivasi masyarakat untuk turut serta menyukseskan program vaksinasi pemerintah demi penanggulangan Covid-19.

Baca Juga: Hadiri Maulid Nabi, Wali Kota Makassar Ingatkan Protokol Kesehatan

Iwan berharap agar masyarakat bisa memahami hal tersebut sebelum memutuskan mendukung petisi tersebut.

Ia pun kembali menegaskan alasan mengapa sertifikat vaksin dijadikan syarat masuk ke tempat umum.

“Peraturan penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat masuk ke tempat umum dibuat untuk melindungi kita dan keluarga agar tidak tertular Covid-19,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat memang berhak untuk menentukan mau atau tidaknya melakukan vaksin. Di sisi lain, pemerintah juga berhak menentukan aturan aktivitas di tempat umum demi pengendalian penularan Covid-19.

Bagikan