Laporkan Kades ke Kejari, Mantan Ketua BPD ini justru diduga gandakan stempel

Kepala Desa Pa'rasangan Beru Kecamatan Turatea Abd Rahman Joa saat dikonfirmasi awak media, Senin, 9 April 2018/Syarief

Terkini.id, Jeneponto – Kepala Desa Pa’rasangan Beru Kecamatan Turatea dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jeneponto, oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hanafi, terkait penggunaan dana Desa 2017, pada tanggal 21 Maret 2018.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Desa Pa’rasangan Beru Abd Rahman Joa menganggap bahwa Hanapi telah membuat laporan palsu ke Kejari Jeneponto dengan mengatasnamakan sebagai ketua BPD Desa Pa’rasangan Beru.

“Hanapi itu sudah bukan ketua BPD Desa Pa’rasangan Beru, jabatannya sudah berakhir tanggal 31 Desember 2017, dan sudah ada ketua BPD yang terpilih periode 2018-2023, yakni Abd Kadir, pemilihan ketua BPD pada 7 Maret 2018,” kata Abd Rahman.

Menurutnya, Hanapi juga diduga telah  menggandakan stempel BPD Desa Pa’rasangan Beru. “Laporannya ke Kejari itu mengatakan selaku ketua BPD Pa’rasangan Beru, yang namanya distempel BPD. Kami duga Hanapi menggandakan stempel BPD karena sejak tanggal 7 Maret 2018, stempel sudah saya pegang,” jelasnya.

Rahman menyampaikan bahwa pengakuan Hanapi dalam laporannya bahwa dia selaku ketua BPD tidak tahu penggunaan ADD 2017 itu mengada-ada.

Baca juga:

“Apa yang disampaikan dalam laporannya itu mengada-ada, setiap ada perencanaan pembangunan ataupun rapat penyampaian laporan pertanggungjawabannya dana desa dia selalu hadir,karena dia ketua BPD periode 2013-2017, dan saya sudah terima bebas temuan dari Inspektorat,” ungkapnya.

Terkait dengan dugaan penggandaan stempel BPD dan mengatasnamakan BPD, Ketua BPD Desa Pa’rasangan Beru periode 2018-2023 Abd Kadir akan melaporkan kepihak berwenang.

“Kami akan melaporkan hal ini kepihak yang berwenang  karena dia kami duga telah memalsukan dokumen dengan mengatasnamakan Ketua BPD dan diduga menggadakan stempel BPD,” kata Kadir.

Di mana, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu stempel dalam suatu surat adalah enam tahun penjara. Sesuai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Penerapan sanksi terhadap pidana pasal 263 ayat (1) KUHP itu harus memenuhi unsur surat yang dipalsu itu,  di antaranya: dapat menerbitkan hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya), dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli), dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya kwitansi atau surat semacam itu) atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi).

Komentar

Rekomendasi

Bakal Terapkan Fase New Normal, Bupati Jeneponto: Bukan Berarti Tanpa Protap Covid-19

Ketua TP PKK Jeneponto Silaturahmi Virtual dengan Lies F Nurdin

Komisi I DPRD Jeneponto Tindak Lanjuti Penyaluran BST dan BLT Bermasalah, Termasuk Dugaan Pungli

Kronologi Tenggelamnya KM Bunga Rosia GT 27 di Perairan Kabaena

3 Hari di Laut, Enam Korban Kapal Tenggelam Asal Jeneponto Berhasil Diselamatkan

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar