Larang Jurnalis Liput Pleno Rekapitulasi Pilkada Makassar, AJI Protes Polisi

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Terkini.id, Makassar – Pelarangan jurnalis (wartawan) meliput hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Makassar adalah bentuk pelanggaran Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Rekapitulasi Bersifat Pleno terbuka umum perlu tetap diawasi sesui petunjuk PKPU Nomor 9 Tahun 2018.

Apalagi hasil rekapitulasi bersifat pleno terbuka untuk umum yang tetap diawasi Pemantau Pemilu dalam negeri, Pemantau Pemilu asing, masyarakat dan instansi terkait sesuai petunjuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2018.

“Pelarangan itu melanggar kebebasan Pers dalam melakukan pemberitaan kepemiluan Pilkada bersih, adil, damai dan jujur. Apatah lagi, aturan dalam PKPU menjelaskan itu terbuka untuk umum,”ungkap Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI Makassar.

Bekerja mengambil data informasi, mengolah hingga menyiarkan informasi adalah tugas kerja Pers yang diberi mandat oleh publik untuk menginformasikan kepentingan publik agar bisa mendapat informasi yang baik, benar dan utuh.

Ini sesuai kemerdekaan Pers untuk mewujudka kedaulatan rakyat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berdemokrasi.

Menarik untuk Anda:

AJI Makassar meminta segenap elemen instansi di Makassar khususnya, menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan Pers.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Jika Vaksin Corona Ditemukan, Ma’ruf Amin Minta MUI Siapkan Fatwa

Dugaan Pungli Mencuat di Rusunawa, DPRD Makassar Sebut Akan Turun Ke Lokasi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar