Layanan Disdukcapil Lumpuh, Iqbal: Wali Kota yang Salah jangan Masyarakat Jadi Korban

Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb

Terkini.id, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb mengakui kesalahannya ihwal polemik layanan Disdukcapil Kota Makassar yang lumpuh lantaran terjadi pemutusan jaringan dari pusat.

Seperti diketahui, Disdukcapil Makassar saat ini tidak bisa melakukan pelayanan lantaran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diputus Kemendagri. Alasannya, Pj Wali Kota melakukan pelanggaran.

Ini pun menyebabkan layanan pembuatan e-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran dan berbagai layanan lainnya ditutup sementara.

“Wali Kota (Makassar) yang salah jangan masyarakat (yang dikorbankan). wali kota saja yang ditegur. Saya harapx begitu, biarkan pelayanan tetap berjalan, saya memohon kepada pemerintah pusat, kalau bisa,” ujar Iqbal saat ditemui di Rumah Jabatan Balai Kota Makassar, Kamis, 22 Agustus 2019.

Siap Tunjangan Dipotong

Iqbal menambahkan bahwa dirinya pun siap menerima ganjaran berupa pemotongan tunjangan wali kota untuk menebus kesalahannya. Daripada, kata dia, masyarakat menjadi korban akibat pemutusan layanan.

“Kalau misalnya ada yang harus dipotong, lebih bagus tunjangan wali kota yang dipotong daripada harus diputuskan itu pelayanan masyarakat. Walikota saja,” ungkapnya.

Terkait dengan pengembalian jabatan pada posisi semula kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Aryati Puspa Abady, Iqbal mengatakan, sudah bersurat ke Otonomi Daerah (Otda) perihal mutasi dari Litbang ke Dukcapil.

“Bergantung Dirjen Otda karena setiap mutasi
yang kita lakukan harus minta persetujuan, kami sudah lakukan usulan kemarin dan di bawa pak Sekda,” kata Iqbal.

“Sudah, kemarin kita udah kirim surat diantar langsung oleh pak Sekda, surat tentang memutasi dari Litbang ke Dukcapil, dan mutasi itu kami kirim surat ke Otda. Persetujuan pihak otonomi daerah,” tambahnya.

Dia mengatakan dirinya tak ingin hal ini terus menjadi polemik. Ia pun meminta agar segera ada tanggapan pemerintah pusat.

“Kalau misalnya bisa sebentar keluar jawabannya, besok kita bisa serahkan, kami tidak mau sebenarnya itu polemik. Ini menjadi persoalan karena masyarakat jadi korban,” ungkapnya.

Saat ditanya perihal posisis Nielma Palamba yang menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar saat ini, ia mengatakan sudah menyiapkan jabatan baru.

“Bu Nielma kami tempatkan ke tempat yang kosong, kan ada beberapa jabatan kosong. Bisa saja ketempat yang ditempatkan Bu Puspa atau beberapa Jabatan dinas lain yang kosong,” tutupnya.

Komentar

Rekomendasi

Lewat Smart City Conference with JASCA, Pemkot Makassar Bakal Hadirkan Investor Jepang

Jalani Fit and Proper Test di Gerindra, Deng Ical: Kami Satu Visi Misi

Nurdin Halid Pastikan Rekomendasi Golkar Untuk Pilwali Makassar Keluar 7 Maret 2020

Mahasiswa Pascasarjana Unhas Ini Terpilih Sebagai Ketua Umum PP LIDMI

Banjir Hadiah Mewah, IKA Teknik UH Siap Gelar Turnamen Golf Rektor Unhas Cup I

Hari Ketiga Tes CPNS Pemkot Makassar, Tertinggi 460 Poin

Pemkot Godok Perwali: Izin Usaha Harus Ada Rekomendasi PD Parkir

Waduh Pemadam Kebakaran jadi Korban Prank

PDIP Tegaskan Harga Mati Usung Kader di Pilwali Makassar 2020

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar