Lebih Cepat dari Revisi Skripsi, Ini Fakta Revisi UU KPK yang Superkilat

Terkini.id, Jakarta – Presiden Jokowi bersama DPR RI rupanya tidak ambil pusing dengan gelombang penolakan yang besar.

Meskipun banyak ditolak oleh berbagai kalangan, DPR nyatanya tetap mengesahkan UU KPK yang dinilai bakal memperlemah lembags antirasuah tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, Revisi UU 30/2002 tentang KPK tersebut disepakati oleh preside dan rampung cuma dalam 13 hari.

Baca Juga: Soal 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, Ahli Hukum Tata Negara: KPK...

Sejak resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR, revisi UU KPK cuma dibahas selama 13 hari hingga akhirnya disahkan hari ini.

Proses pembahasannya disebut sudah penuh kejanggalan. Mulai kemunculannya yang tiba-tiba di pengujung masa jabatan anggota DPR, tidak dilibatkannya pimpinan KPK, bukan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 namun tetap diprioritaskan, dan dibahas dalam rapat-rapat tertutup selama di DPR.

Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Sikap Jokowi Soal 75 Pegawai KPK: Hanya...

Seperti diketahui, masa jabatan DPR periode 2014-2019 akan berakhir pada 30 September 2019.

Dibahas 70 Anggota DPR

Dilansir dari detikcom, pada 5 September 2019, DPR menggelar rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR, yang hanya dihadiri oleh sekitar 70 orang anggota.

Seluruh anggota yang hadir menyetujui hal tersebut dalam rapat yang berdurasi singkat.

Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Sikap Jokowi Soal 75 Pegawai KPK: Hanya...

Saat sore hari, KPK menggelar jumpa pers untuk menyatakan penolakan terhadap revisi UU tersebut. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan KPK di ujung tanduk dan menyurati Presiden Jokowi.

Jokowi Sepakat

Pada 11 September 2019, Presiden Jokowi menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari draf revisi UU KPK. Jokowi mengaku mengundang sejumlah pakar untuk mengkaji draf tersebut.

Pada malam hari, Mensesneg Pratikno menyatakan Jokowi telah mengirim surat presiden (surpres) ke DPR yang mengutus menteri untuk membahas revisi UU KPK.

Pemerintah Utus Menteri Malam-malam ke DPR Bahas Revisi

Setelah menerima surpres, DPR langsung mengebut pembahasan revisi UU KPK. Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah pada malam hari. Menkum HAM Yasonna Laoly hadir di rapat tersebut dan sepakat melanjutkan pembahasan.

Jokowi Tidak Setujui Beberapa Poin Revisi

Di tengah sorotan dan desakan masyarakat, pada 13 September 2019, Jokowi mengadakan jumpa pers untuk menyatakan sikapnya soal revisi UU KPK.

Jokowi menyetujui sejumlah poin soal revisi UU KPK, yaitu penyadapan harus seizin dewan pengawas, kewenangan SP3 setelah 2 tahun, hingga pegawai KPK menjadi ASN.

Jokowi menyatakan menolak 4 poin revisi UU KPK, yaitu penyadapan dengan izin eksternal, penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja, penuntutan wajib berkoordinasi dengan Kejagung, dan LHKPN dikeluarkan dari KPK.

Sementara itu, DPR-pemerintah kembali menggelar rapat membahas revisi UU KPK di Badan Legislasi. Rapat berlangsung secara tertutup.

Pada malam hari, tiga pimpinan KPK menggelar jumpa pers dan menyerahkan tanggung jawab ke Presiden. Mereka berharap diajak bicara Jokowi soal revisi UU KPK.

Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Jokowi

Pada 16 September 2019, Jokowi merespons aksi tiga pimpinan KPK yang mengembalikan mandat tugas dan tanggung jawab pengelolaan KPK. Jokowi menegaskan istilah ‘pengembalian mandat’ tidak pernah diatur.

Sementara itu, DPR-pemerintah tetap melanjutkan pembahasan revisi UU KPK di Badan Legislasi. Rapat kerja Baleg berlangsung tertutup dan dihadiri oleh Menkum HAM Yasonna Laoly serta Menteri PAN-RB Syafrudin. Rapat dimulai pukul 21.15 WIB.

Cuma berselang beberapa jam, DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan revisi UU KPK ke rapat paripurna.

Lalu, pada 17 September 2019, Revisi UU KPK pun disahkan di rapat paripurna DPR.

Cepatnya pembahasan RUU KPK tersebut membuat banyak netizen kaget.

“Lebih cepat dari revisi skripsiku. Saya berminggu-minggu, ini cuma 13 hari,” ujar netizen.

Bagikan