Lemahnya kepemimpinan negara maju jadi penyebab masalah iklim

Lemahnya kepemimpinan negara maju jadi penyebab masalah iklim. (foto/knack.be)

Terkini.id, – Masalah iklim yang berubah secara drastis sudah menjadi perdebatan selama beberapa tahun ini. Setelah lewat Perjanjian Paris beberapa waktu lalu, sekitar 200 negara kembali membicarakan masalah ini di Jerman.

Dalam negosiasi itu, negara-negara berkembang merasa frustrasi dengan kurangnya jiwa kepemimpinan dari negara-negara maju. Dilansir dari BBC, Rabu 2 Mei 2018, komitmen untuk mengurangi emisi karbon nampaknya akan sangat sulit menurut mereka.

Meski begitu, titik klimaks dari pembicaraan ini akan berada di Polandia dengan penetapan aturan-aturan guna mengurangi efek perubahan iklim.

Negara-negara yang ikut ambil bagian akan diharuskan mengambil langkah-langkah aktif dalam memotong jumlah emisi karbon dan akan melaporkannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan.

Sayangnya permasalahan tidak selesai begitu saja, “transparansi” dirasa sangat perlu dimasukkan ke dalam laporan tahunan, namun negara-negara dengan perekonomian yang sedang naik daun lebih memilih laporan yang punya “fleksibilitas” dalam pengaturannya.

Menarik untuk Anda:

Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya keinginan para negara-negara maju untuk mendanai negara-negara berkembang.

“Untuk sekarang, kita belum menggerakkan sumber daya yang cukup untuk menangkal masalah ini dan sampai negara-negara yang sudah berkembang bisa menyamai retorika mereka dengan aksi mereka, keberlangsungan hidup kita masih akan terus dalam bahaya,” ujar Thoriq Ibrahim, Menteri Lingkungan dan Energi Maladewa.

Di belahan dunia lain, sebuah dialog, bernama Talanoa Dialogue, mendorong lebih banyak usaha dalam menanggulangi masalah iklim kepada negara banyak.

Akhir dari pembicaraan ini menyuarakan aksi-aksi yang memiliki skala yang lebih besar dan lebih cepat dari semua pihak.

Namun usaha menyelesaikan perubahan iklim bukanlah keinginan semua pihak, tentunya akan ada beberapa perusahaan yang merasa dirugikan, terutamanya adalah industri berbahan bakar fosil. Jika tidak ingin ada konflik kepentingan, maka PBB harus menyediakan aturan yang tegas serta memadai.

Mengenai hal ini, Jesse Brag dari Corporate Accountability, organisasi yang ikut mengkampanyekan perubahan iklim, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan minyak mesti bertanggung jawab dalam kerusakan yang telah dibuatnya di planet ini.

“Jika kita berniat mencegah akibat terburuk dari perubahan iklim dan dengan betul-betul menyadari Perjanjian Paris, setiap pihak harus menolak kehadiran industri yang menjadi inti dari krisis ini sekarang juga,” tegasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Di Jepang, Jumlah Orang Meninggal karena Bunuh Diri Lebih Banyak dari Covid-19

Menlu AS Mik Pompoeo Dukung Trump Tolak Kemenangan Biden dalam Pilpres

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar