Masuk

Lindungi Tenaga Non ASN, Pemkab Jeneponto Gandeng Bpjamsostek Cabang Bantaeng

Komentar

Terkini.id, Jeneponto – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bantaeng mengadakan Rapat Koordinasi Operasional bersama Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 

Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kerjasama dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar menyambut baik dengan adanya kegiatan tersebut. 

Baca Juga: Jadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Korpri Ke-51, Wabup Jeneponto Harap Ini

Ia menilai langkah ini sebagai cara untuk meningkatkan perlindungan sosial Ketenagakerjaan kepada Non ASN di wilayahnya. 

Terlebih resiko kerja khususnya kecelakaan kerja dan kematian dapat saja dialami oleh pegawai Non ASN.

“Saya juga minta semua OPD memberikan data terkait pegawai Non ASN agar kita bisa mengeluarkan keputusan yang baik pula,” ujar orang nomor satu di Jeneponto ini dalam sambutannya di Aula Kantor Bupati Jeneponto ini, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kamis 16 Juni 2022.

Baca Juga: Sempat Tertunda 5 Jam, DPRD Jeneponto Sahkan Ranperda APBD 2023 Menjadi Perda

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bantaeng, Antawirya mengatakan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam rangka memperluas kepesertaan pegawai non ASN yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021.

“Ada pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 diikuti dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri terkait kepesertaan non ASN. Masing-masing Pengawai Non ASN di setiap daerah didaftarkan dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dapat dianggarkan dalam APBD. Kalau memungkinkan bisa juga dianggarkan di APBD perubahan tahun 2022,” beber Antawirya.

Lebih lanjut, Antawirya mengatakan bahwa wilayah Kabupaten Jeneponto juga merupakan wilayah kerja dari Cabang Bantaeng yang membawahi dua kabupaten. 

“Khusus di Kabupaten Jeneponto telah terdaftar sekitar 500 orang pegawai Non ASN sebagai peserta diantaranya OPD Satpol PP dan Pemadan Kebakaran, Dari Dinas Perhubungan, BKPSDM, serta Dinas Koperasi,”ujarnya.

Baca Juga: Hadiri Syukuran HUT Korpri ke 51 di Polda Sulsel, Sekprov Minta ASN Semakin Inovatif

Dalam kegiatan ini, Bupati Jeneponto menyerahkan santunan kematian dari Program Jaminan Kematian (JKm) sebesar Rp42 juta kepada Baji dg Bola ahli waris dari warga Desa Bulu Sibatang, Kabupaten Jeneponto bernama Nuhung. 

Rapat Koordinasi ini turut dihadiri Sekda Jeneponto, Muh Arifin Nur, Asisten III Administrasi dan Umum Pemkab Jeneponto, Khaerul Gassing, serta para pimpinan OPD se Kabupaten Jeneponto.