Mafia Tanah dan Ketidakpastian Hukum Mengancam Investasi di Makassar

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga pasca menggelar Rakerda di Palopo, Jumat, 17 Februari 2017

Terkini.id, Makassar – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga, mengungkapkan, masalah ketidakpastian hukum dan mafia tanah mengganggu para pengusaha untuk melakukan aktivitas investasi di Sulawesi Selatan.

Hal ini disampaikan Anggiat terkait dengan gugatan warga bernama Muh Syarif terhadap Telkom dan Hotel Claro, yang kemudian menang di Pengadilan Negeri Makassar pada tingkat pertama.

Menurut dia, dengan kekalahan Telkom dan Claro itu, tentu bisa berefek ke pengusaha-pengusaha lain yang sedang berinvestasi.

Bahwa meskipun pengusaha sudah membeli dengan cara yang benar, mendapat sertifikat dan diakui oleh negara, tetap bukan jaminan.

Pengusaha tetap bisa mendapat risiko lahannya digugat dan bisa saja kalah.

Belum lagi, dengan hasil putusan tersebut, para mafia tanah bisa bermain karena melihat ada celah hukum dan peluang menang gugatan.

Anggiat menceritakan, Hotel Claro bersama Telkom yang bersengketa melawan warga bernama Muh Syarif, bisa kalah di PN Makassar padahal pihaknya sudah melakukan pembelian dan prosedur yang sesuai aturan.

Baca :Telkom dan Hotel Claro Ajukan Banding atas Putusan PN Makassar

“Karena terjadi ketidakpastian. Kita beli lahan, 15 tahun lalu dan mendapat sertifikat. Kita sudah bangun dengan baik gedungnya, membuka lapangan kerja untuk banyak orang, terus kemudian digugat,” terang Anggiat yang merupakan General Manager Hotel Claro Makassar.

Belum Inkracht

Sementara itu, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, menegaskan bahwa putusan terkait sengketa lahan antara Telkom dan Hotel Claro melawan warga bernama Muh Syarif, sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.

Sengketa lahan di Jalan AP Pettarani tersebut seperti diketahui sebelumnya bergulir di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A, dan telah diputuskan hakim pengadilan, pada 25 November 2018.

Dalam putusan nomor 121/Pdt.G/2018/PN.Mks tersebut, PN Makassar telah memenangkan Muh Syarif sebagi pemilik lahan yang sedang dibanguni bangunan milik Telkom dan Hotel Claro.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Bambang Nurcahyono, menegaskan, bahwa putusan tersebut belum inkracht.

“Belum, belum ada kekuatan hukum tetap karena saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Makassar,” terang Bambang, kepada terkini.id, Rabu 5 Desember 2018.

Baca :Hotel Claro: Mari Hormati Proses Hukum yang Berjalan

Menurut dia, proses banding di pengadilan tinggi telah dilakukan pada 8 Oktober 2018 lalu.