Makassar Raih Kota Layak anak, DPPPA: Kita Penuhi Hak Anak

Pemerintah Kota Makassar kembali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Pemerintah Kota Makassar kembali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Terkini.id, Makassar – Pelaksana harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Makassar Syahniar Syam mengatakan, keberhasilan Makassar meraih penghargaan kota layak anak akan memotivasi pemerintah agar berbuat lebih baik lagi.

“Khususnya dalam pemenuhan hak anak,” kata Syahniar, 25 Juli 2018.

Dia mengatakan, penghargaan bukan tujuan akhir. Tapi pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk kemajuan daerah yang utama. Evaluasi untuk memberikan gambaran apa yang belum dilakukan untuk kepentingan terbaik anak. Untuk selanjutnya memperjuangkan hak-hak anak di daerah.

“Membangun kepribadian dan kreatifitas anak lebih penting dari pembangunan lainnya, anak adalah masa depan Kota Makassar,” jelas Syahniar.

Kota Makassar mendapatkan Kota Layak Anak kategori madya dari 12 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kota Makassar kembali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Penghargaan ini menjadi penghargaan kedua bagi Makassar. Pada tahun 2016 Makassar juga mendapat penghargaan serupa.

Penjabat Sekda Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin mengatakan, penghargaan ini wujud kerja nyata Pemerintah Kota Makassar. Peran semua masyarakat dengan program “Jagai Anak ta”.

Penghargaan ini, kata Naisyah, juga bentuk partisipasi semua SKPD, PKK, Dharma Wanita, NGO, LSM pemerhati anak dan partisipasi masyarakat. “Utamanya dalam pemenuhan hak dan perlindungan pada anak,” kata Naisyah.

Komentar

Rekomendasi

6 Startup MDV Wakili Makassar di Kompetisi Nasional Digital Valley

Hamzah Ahmad Ceritakan Pengalamannya Selama Menjabat Dirut PDAM Makassar, Dililit Utang Rp450 Miliar

Pilwali 2020, 2.297 Petugas Bawaslu Makassar Terjamin BPJamsostek

Gelar Rapat Koordinasi, Panitia HBH Ikatek Unhas Matangkan Persiapan EMU 2020

Sudah Diberlakukan 5 Tahun, Perda KTR Masih Butuh Sosialisasi, Ini Alasannya

Bawaslu Makassar Limpahkan Dugaan Pelanggaran None ke KASN

Soal Calon Pendamping, Deng Ical Tunggu Hasil Survei Bulan Januari

Ini Penyebab Calon Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Tidak Lulus Berkas

PII Pusat Gelar Rapat Pleno Awal Tahun di Gedung Griya Rekayasa Indonesia

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar