Mantan Ketua DPRD Enrekang Terduga Korupsi, Kuasa Hukum: Banyak Keganjalan

DPRD Enrekang
Kuasa hukum Mantan Ketua DPRD Enrekang Disman Duma

Terkini.id, Enrekang – Mantan Ketua DPRD Kabupaten Enrekang periode 2014-2019, Disman Duma, tengah menghadapi tuntutan yang melibatkan dirinya atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pada proyek rehabilitasi peningkatan jalan Pebaian-Tombang, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang.

Dalam kasus itu, Disman Duma disebut menerima fee proyek sebesar Rp 200 juta. Kuasa hukum Disman Duma, Frans Lading mengaku dalam proses penyelidikan atas kliennya terdapat beberapa kejanggalan.

Ia menjelaskan, pada saat kasus diproses, kliennya turut diperiksa dan dalam beberapa kali gelar perkara yang dilakukan di Polda Sulawesi Selatan bahkan hingga berkas penyelidikan lengkap atau dinyatakan P-21.

Ia mengatakan kliennya tidak sama sekali dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau terproses.

Frans juga menyebut, alasan Kasat Reskrim dan penyidik Tipikor Polres Enrekang terkait alat bukti putusan pengadilan per tanggal 14 Mei 2019 yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk menaikkan proses menjadi penyidikan adalah hal yang tidak masuk akal.

Menarik untuk Anda:

“Putusan pengadilan itu sangat tidak logis jika ditarik menjadi dua alat bukti. Itu kan pendapat hakim,” kata Frans, Kamis, November 2019.

Selain itu, Frans juga mempertanyakan objektifitas dan profesionalitas penyidik dalam melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap kliennya.

Pasalnya, Frans menilai, saat BAP kliennya telah menjelaskan bahwa dirinya walk out dari rapat pembahasan anggaran antara anggota DPRD Enrekang Komisi 2 dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

“Hal tersebut kami bisa buktikan dengan berita acara rapat,” kata dia.

“Harusnya penyidik paham mengenai audiet alteram partem. Jadi selain pihak yang penuduh didengar keterangannya, pihak yang dituduh dalam hal ini klien kami juga harus didengar apalagi disampaikan dengan bukti, sehingga menurut kami, keterangan klien kami sangat esensial karena atas dasar itulah klien kami dapat dibuktikan bahwa klien kami tidak tahu-menahu soal proyek tersebut,” sambungnya.

Pihaknya juga menyoroti pernyataan Kasat Reskrim Polres Enrekang di beberapa media daring yang seolah-olah sudah memvonis kliennya akan menjadi tersangka.

“Masa Kasat begitu bahasanya? Sudah memprediksi penetapan tersangka terhadap klien kami katanya kalau sudah gelar perkara bulan Desember. Kalau hasil gelar perkara tidak mengarah ke penetapan tersangka, gimana dong? Kan faktanya dulu klien kami diproses juga tapi beberapa kali digelar di Polda tapi nyatanya tidak ditersangkakan. Masa dia mau tersangkakan orang dengan kehendak pribadinya? Orang itu diproses karena ada pelanggaran hukum,” jelasnya.

Frans juga menduga terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik Polres Enrekang. Oleh karena itu, ia menegaskan akan melakukan sejumlah upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang ada dalam menghadapi proses yang menyeret kliennya.

“Kami sudah sepakat akan menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Tipikor Polres Enrekang dan tentunya kami siap dengan segala upaya hukum untuk membuktikan jika klien kami tidak pernah menerima uang seperti yang dituduhkan,” pungkas Frans.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pemprov Berikan Tiga Unit Mobil Damkar untuk Enrekang

Enrekang Dapat Bantuan Keuangan Rp54,7 Miliar Dari Pemprov Sulsel

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar