Mantan koruptor jadi caleg, ini kata Jokowi

Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif ditanggapi Presiden Joko Widodo
Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif ditanggapi Presiden Joko Widodo

Terkini.id – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi mengatakan, hal tersebut merupakan ranahnya KPU. Namun menurut Presiden, semua orang memiliki hak berpolitik yang diberikan oleh konstitusi.

“Ya itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak. Tapi silahkanlah KPU menelaah. Kalau (menurut) saya itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik. Tapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” kata Presiden kepada jurnalis usai menghadiri Penutupan Pengkajian Ramadan 1439 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018 di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Selasa 29 Mei 2018.

Seperti diketahui, pada Selasa, 22 Mei 2018 lalu langkah KPU ini telah ditolak oleh Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri di dalam rapat dengar pendapat. Penolakan tersebut terjadi karena KPU dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam UU tersebut, disebutkan mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.

Komentar

Rekomendasi

Soal Pengembangan Perpustakaan, Pemda Diminta Alokasikan Dana

Dirjen Bahtiar: Budaya Literasi Perlu Disemai

Kemendagri Ajak Pemda Bangun SDM Unggul Melalui Perpustakaan Daerah

WNI yang Jalani Observasi Virus Corona di Jepang dapat Dukungan BNPB dan KRI DR Soeharso

Luncurkan BaliCEB, Menteri Wishnutama: Tarik Wisman Tak Cukup dengan Promosi

Pengumuman untuk Sekolah: Dana BOS Tidak Lagi Dicairkan ke Pemda

Komisi VI DPR RI Minta BUMN Kepelabuhanan Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan

Soal Penanganan Masalah Stunting, Begini Kata Mendagri Tito

Satu PRT Asal Indonesia Positif Terinfeksi Virus Corona di Singapura

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar