Mardani Maming Buron KPK, Akhmad Sahal Sindir Gus Yahya: Sebagai Orang NU, Saya Kecewa dan Malu dengan Sikap PBNU

Terkini.id, Jakarta – Mardani H Maming dinyatakan sebagai buron KPK. Tapi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum berniat melengserkan Mardani dari posisi bendahara umum.

Hal ini pun langsung menuai sindiran keras dari seorang Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika, Akhmad Sahal.

Melalui akun Twitter-nya, @sahaL_AS, Akhmad Sahal mengutarakan kekecewaan dengan sikap yang diambil PBNU.

Baca Juga: Himbau Politisi dan Partai Politik Tak Gunakan Politik Identitas, Gus...

“Sebagai orang NU, saya kecewa dan malu dgn sikap PBNU ini,” cuit akun Akhmad Sahal pada Selasa, 26 Juli 2022.

“Harusnya PBNU langsung menon-aktifkan pengurusnya yg tersangka korupsi. Kalo sampe jadi buron KPK, hanya ada satu kata: pecat! Ini kok malah dipertahankan. Wajar publik bertanya2 dan curiga..ada apa ini…,” lanjut Akhmad Sahal.

Tangkapan layar cuitan akun Twitter Akhmad Sahal. (@sahaL_AS)

Baca Juga: PBNU Sentil Perseteruan Gus Samsudin Vs Pesulap Merah: Kerjanya Cuman...

Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua Umum PBNU, KH Yahya C Staquf mengatakan, hingga saat ini Mardani masih menjabat sebagai bendahara umum di PBNU.

“Masih (bendahara umum),” kata Gus Yahya saat ditemui di kampus terpadu UII, Jalan Kaliurang Km 14.5, Sleman, Selasa, 26 Juli 2022, seperti dilansir detik.com.

Gus Yahya kembali menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum berniat untuk memberhentikan atau melengserkan Mardani dari jabatan bendahara umum meskipun telah ditetapkan sebagai buron oleh KPK.

Baca Juga: PBNU Sentil Perseteruan Gus Samsudin Vs Pesulap Merah: Kerjanya Cuman...

“Ya kita tunggu hasil pengadilannya. Masih (bendahara umum),” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menegaskan, PBNU akan menghormati segala proses hukum yang berlaku. Dia juga yakin bahwa Mardani akan segera menyerahkan diri.

“Tentu kita harapkan (Mardani) menyerahkan diri. Saya yakin dia akan menyerahkan diri,” kata Gus Yahya.

Sampai berita ini diturunkan, Gus Yahya belum memberikan komentar terkait sindiran dari Akhmad Sahal.

Sementara, Mardani Maming telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan semasa menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

KPK sebelumnya melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Mardani Maming, lantaran yang bersangkutan sudah dua kali mangkir dari panggilan.

Tim KPK melakukan penggeledahan sebuah apartemen di Jakarta dalam upaya penjemputan paksa, namun tidak menemukan Mardani Maming.

Tindakan Mardani Maming yang mengabaikan panggilan dan tidak diketahui keberadaannya, maka KPK memasukkannya dalam DPO.

KPK telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk membantu mencari dan menangkap pengusaha muda tersebut.

Bagikan