Masalah BPJS Kesehatan Belum Selesai, Kini Butuh Tambahan Belasan Triliun Lagi

BPJS
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris. (foto: mediaindonesia.com)

Terkini.id, Makassar – Setelah didera kesulitan keuangan dan mengalami defisit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menerima dana talangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat. Besarannya Rp 4,9 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, dana tersebut sudah disalurkan kepada ribuan rumah sakit di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Belasi (Jabodetabek) yang menunggak tagihan BPJS Kesehatan.

“Total Rp 4,9 triliun sudah habis diserap per 29 September 2018. Saat ini, berproses masuk tagihan baru,” kata Fahmi saat rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin 29 Oktober 2018 lalu.

Memang belum ada penyampaian resmi dari BPJS terkait berapa jumlah tagihan baru untuk BPJS Kesehatan yang diajukan rumah sakit yang kerja sama BPJS.

Akan tetapi, sesuai rencana kinerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2018 yang disusun manajemen badan tersebut, defisit arus kas (cashflow) 2018 BPJS mencapai hingga mencapai Rp 16,5 triliun. Artinya, kebutuhan untuk menambal defisit itu tentu mencapai belasan triliun rupiah.

Menarik untuk Anda:

Di depan sejumlah anggota dewan, Kepala BPJS Kesehatan memaparkan upaya tengah yang dilakukan perusahaan setelah pencairan dana jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam rangka menutup defisit keuangan yang diperkirakan mencapai Rp 16 triliun sampai akhir tahun.

Pertama, yang dilakukan manajemen adalah melakukan review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahap 2 tentang kondisi terkini defisit jaminan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sudah melemparkan surat kepada BPKP terkait hal tersebut.

“Hasil review akan menjadi dasar Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan dana jaminan sosial kesehatan. Hasil review juga memuat berapa potensi yang paling mungkin dari bauran kebijakan,” kata dia seperti dilansir dari cnbc.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sendiri memastikan bahwa hasil review dari BPKP terkait dengan kondisi keuangan dana sosial jaminan kesehatan paling lambat akan diterima pada 5 November 2018 mendatang.

Selain itu, sambung Fahmi, adalah program supply chain financing (SCF) yang merupakan program pembiayaan oleh bank atau lembaga keuangan mitra BPJS Kesehatan yang khusus diberikan kepada Faskes provider BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan piutang.

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan mengaku telah bekerja sama dengan 13 perbankan dan 2 multifinance dalam pelaksanaan kebijakan SCF. Di samping itu, ada beberapa kebijakan yang akan ditempuh ke depan.

Misalnya, seperti perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik, efisiensi layanan katarak, fisioterapi, dan bayi lahir sehat pada kasus Sectio, sampai dengan mengefektifkan audit klaim dan audit medis untuk kasus-kasus yang diduga fraud.

“Kami juga mengembangkan bagaimana kita sanksi administrasi bagi peserta non mandiri yang menunggak iuran,” katanya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Di Tengah Pandemi, Digitalisasi Dongkrak UMKM Naik Kelas

Cara Asmo Sulsel Pacu Adrenaline Pengguna CRF

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar