Masih Banyak yang Meyakini Jokowi-Ma’ruf Curang, Ini Langkah Tim Hukum TKN

Terkini.id, Jakarta – Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu sudah resmi menolak gugatan Prabowo-Sandi, dan Jokowi-Ma’ruf resmi ditetapkan KPU sebagai capres-cawapres terpilih, namun masih ada yang menganggap kubu petahana tersebut curang.

Anggota Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, I Wayan Sudirta mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan ke Presiden Jokowi agar putusan MK itu disosialisasikan ke masyarakat.

Usulan itu disampaikan saat puluhan anggota tim hukum bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin malam 1 Juli 2019.

Baca Juga: Kabar Perombakan Kabinet Makin Kuat, Jokowi Sudah Diskusi dengan Wapres

Sosialisasi itu menurutnya penting, agar masyarakat bisa memahami putusan MK yang menolak dugaan kecurangan yang diajukan oleh tim Prabowo-Sandi.

“Saya menyampaikan masih ada suara-suara di luar setelah ada putusan (MK), tentang kecurangan 01. Karena itu penting sekali saya usulkan agar kami akan mensosialisasikan putusan itu,” ujar Sudirta, usai pertemuan.

Baca Juga: Nilai Ada ‘Belang Pengadilan’ di Sidang HRS, Tengku Zul: Apa...

Ini penting, lanjut dia, karena dalam persidangan sendiri sudah dikupas bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, yakni tim Prabowo-Sandi.

Maka pihaknya meminta, agar pemerintah dan para pendukungnya juga ikut mensosialisasikan putusan MK ini.

Petugas mengangkat kotak suara untuk didistribusikan ke sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah, Senin, 15 April 2019.

Baca Juga: 64,6 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, 40,8 Persen Puas dengan...

“Akhirnya Pak Jokowi langsung menyambut itu. Akan ada sosialisasi, tapi Pak Jokowi memberi catatan. Sosialisasi lebih baik, prioritas ke daerah yang masih rada-rada meragukan posisi dan bingung isu curang,” jelasnya.

Ia tidak menyebut daerah mana saja yang menjadi prioritas dan perlu mendapat sosialisasi atas putusan MK itu.

Namun daerah seperti Bali, menurut mereka tidak perlu karena sudah mayoritas mempercayai putusan MK dan menganggap tidak ada kecurangan lagi.

Tugas tim hukum sebenarnya sudah selesai setelah MK memberi putusan 27 Juni lalu. Namun, karena masih ada pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap Pilpres dicemari kecurangan, maka tim hukum ini siap bekerja lagi untuk membantu mensosialisasikan putusan MK.

“Oleh karena itu ada tindak lanjut dan kami akan tunggu. Sebagai advokat, kami tidak nawar-nawar diri. Kami menunggu apa yang diberikan kuasa lagi, tugas lagi untuk pak presiden untuk kami laksanakan,” katanya.

Bagikan