Membangun Gerakan Gemar Membaca di Masa Pandemi, Begini Kata Andika Mapassomba

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Road Show Kegemaran Membaca, mengusung tema “Membangun Gerakan Literasi yang Inovatif di Masa Pandemi Covid-19” di Hotel Arthama Jalan H. Bau Makassar. Selasa, 22 September 2020.

Acara itu berlangsung pukul 08.00 Wita menerapkan protokol kesehatan Covid-19 menghadirkan pembicara Prof Heri. TGUPP Sulsel. Rezky Amalia Syafiin (Duta Baca), Andhika Mappasomba DM (penulis, penyair).

Di depan para undangan, Andhika Mappasomba DM menyampaikan persoalan Literasi dan Peradaban.

“Kita sama memahami bahwa kajian Literasi sangatlah luas. Dia bukan hanya berkenaan dengan baca dan tulis saja. Tapi, Literasi harus dipahami sebagai keseluruhan dari aktivitas manusia dalam menghadapi kehidupan, mengurai dan menyelesaikan masalah serta membuat kehidupan yang lebih berbudaya yang pada puncaknya disebut dengan peradaban,” ujarnya.

Selanjutnya Andika menuturkan, peradaban yang dimaksudkan adalah seluruh bagian berkehidupan dengan seluruh capaian umat manusia dalam berkehidupan, meliputi seni, sains dan teknologi, arsitektur, transfortasi, telekomunikasi, infrastruktur, dan sebagainya yang menunjang manusia dalam memudahkan kehidupannya. Literasi menjadi akselerator manusia dalam menguasi instrument penunjang di atas.

Menarik untuk Anda:

“Indonesia yang juga disebut dengan nusantara, jika dilihat secara mendalam, maka kita akan melihat banyak persoalan, khususnya dalam hal keadilan sosial dan geografis. Keadilan sosial bisa dilihat dari sisi akses rakyatnya dalam mendapatkan layanan dasar dan keadilan geografis bisa dilihat dari sisi pemerataan infrastruktur yang memudahkan aktivitasnya,” sebutnya.

Namun, tidak semua rakyat memahami tentang itu semua. Di nusantara ini, masih banyak masyarakat yang tidak peduli kepada kewajibannya pada Negara dan hak yang harus diperolehnya dari Negara.

“Ketidaktahuan inilah yang tentunya disebut sebagai bagian kelemahan dalam Literasi rakyat.Bagi rakyat, “kepemilikan” akses atas pemenuhan hak dasarnya dalam banyak sisi, tampaknya belum begitu baik. Hal ini dapat disimak dari berbagai pemberitaan media formal dan media social,” seloroh Penyair kelahiran Bulukumba ini.

Lebih lanjut Andika menuturkan, perpustakaan sebagai pusat illmu dan pengetahuan diharapkan menjadi salah satu solusi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan Literasinya atau meningkatkan pengetahuannya.

Akan tetapi, faktanya, perpustakaan secara umum belum menjadi sebagaimana yang diharapkan. Jika pun ada perpustakaan atau komunitas Literasi, masih bersifat insidentil. Bukan merupakan bagian yang terkelola dengan massif, terstruktur dan pengelolaan yang berkelanjutan. Negara tentu tidak tinggal diam dengan hal ini. Ada banyak program yang telah dilakukan Perpusnas RI dalam menggenjot masyarakat untuk mencintai dunia Literasi.

“Termasuk di antaranya aktivitas Road Show hari ini, di samping penekanan pusat kepada setiap desa agar memiliki perpustakaan. Demikian dengan dibukanya layanan perpustakaan digital oleh Perpusnas,” ungkapnya.

Bahkan, pembagian atau distribusi buku bacaan ke pedalaman juga telah dilakukan Negara dan dipusatkan di kantor-kantor desa di seluruh Indonesia dan beberapa pusat kegiatan Literasi mandiri di masyarakat.

Namun, secara empiris, saya banyak melakukan perjalanan atau semacam riset kecil tentang perpustakaan desa di Sulawesi Selatan dan menemukan fakta bahwa hampir semua perpustakaan desa yang dikelola pemerintah desa di Sulawesi Selatan itu berjalan dengan buruk dan sangat jauh dari yang diharapkan.

Mengapa ini terjadi?

Hampir semua jawabannya sama, yakni “Tidak ada orang yang mau datang ke Perpustakaan Desa.”

“Jawaban ini sesungguhnya bukan kalimat baru. Ini telah terjadi sejak lama, boleh dikatakan, terjadi sejak Indonesia berdiri dan desa-desa itu terbentuk. Kantor desa sebagai pusat pemerintahan dan tempat di mana perpustakaan itu melekat, tidak berhasil menggoda masyarakat untuk datang. Kantor desa, bagaimana pun hanya dipahami sebagai pusat pelayanan administrasi pemerintahan, bukan sebagai bagian dalam Literasi,” ketus Andika.

“Persoalan ini tentunya bukannya tanpa upaya solutif. Ada beberapa desa yang kami temukan di Sulawesi Selatan melakukan upaya pembangunan infrastruktur perpustakaan desa dengan membangun gedung khusus dan penambahan koleksi buku dari waktu ke waktu. Akan tetapi, persoalannya tetap sama, sangat nihil orang yang mau mendekati perpustakaan,” sambungnya.

Sebagai contoh kata Andika, salah satu desa di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, membangun perpustakaan yang bagus. Di samping kantor desanya, tepat di bibir danau Towuti. Kesannya indah dan sejuk, namun, pengunjung danau tidak berminat ke perpustakaan desa dan lebih memilih untuk nongkrong di tepi danau, dan menikmati kuliner pada pedagang di sana.

Perpustakaan Masyarakat

Komunitas Literasi atau Perpustakaan masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh penggiat, jauh lebih progressif dan hidup dibandingkan dengan perpustakaan yang dikelola oleh Negara.

“Meski mereka mendirikan dan mengelolanya secara mandiri, mendapatkan donasi buku dari donatur secara personal. Komunitas Literasi yang ada di masyarakat tidak bersifat passif atau menunggu pengunjung. Penggiat Literasi dengan segala keterbatasannya berjuang mendekati pembaca dengan mengeluarkan buku dari rak dan lemari mereka. Buku tersebut diangkut lalu dilapak di pusat-pusat masyarakat berkumpul. Mengangkut buku keluar dari perpustakaan dan membawakannya kepada pembaca adalah suatu hal yang harus diapresiasi oleh kita semua,” beber Andika.

Lebih jauh Andika mengatakan, mereka melakukan itu secara sukarela. Sambil menyuguhkan buku, penggiat biasanya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat seni, seperti pelatihan membaca puisi, pelatihan menulis, bedah buku, latihan teater, latihan menjadi protokol atau MC atau bahkan memainkan permainan tradisional untuk melatih kekompakan dan emosional anak-anak.

“Penggiat Literasi mandiri sangat tidak bergantung pada “Uang”. Di sinilah letak kekalahan Negara (Perpustakaan Desa) dalam melakukan gerakan Literasi. Negara selalu menunggu “pembahasan” anggaran. Harus menunggu setahun jika memiliki ide yang harus diwujudkan, sementara kebutuhan membaca masyarakat tidak dapat dibatasi dengan alokasi anggaran yang jumlahnya juga tidak seberapa,” Andika berseloroh.

“Dari Grup Facebook Pustaka Bergerak Indonesia, terdapat 20.016 member atau kelompok penggiat di seluruh Indonesia. Jaringan Penggiat Literasi yang diiinisiasi oleh Nirwan Ahmad Arsuka ini saya pikir adalah kelompok terbesar di Indonesia,” urainya.

Ia menambahkan, kelompok ini pula lah yang menginisiasi pengiriman buku gratis, bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dan berjalan kurang lebih dua tahun dan akhirnya kembali dihentikan oleh Negara. Padahal, program ini sangat membantu masyarakat dalam menyebarkan buku-buku bacaan ke seluruh pelosok Indonesia. Dari pengetahuan saya, ini adalah gerakan Literasi yang terbesar yang pernah ada di dunia.Pengiriman buku gratis ini sangat bermanfaat dan membantu banyak penggiat mandiri untuk mendapatkan buku secara gratis.

Faktanya di masyarakat, minat baca sebenarnya tinggi dan jumlah buku sangat banyak, namun, mahalnya biaya pengiriman buku menjadi kendala bagi setiap relawan atau donatur dalam mendistribusikan buku.

Pada dua kesulitan yang dihadapi oleh perpustakaan desa dan penggiat Literasi mandiri, sesungguhnya memiliki peluang untuk saling menopang dan menumbuhkan. Namun, tampaknya hal tersebut masih jauh dari yang kita harapkan.

Di dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Standar Perpustakaan Desa/Kelurahan, Kepala Perpusnas sesungguhnya telah menetapkan hal-hal yang ideal tentang standarisasi perpustakaan Desa dan Kelurahan.

Di sana telah disebutkan soal standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Namun, sepertinya, Pemerintah Desa /Kelurahan belum bisa menerjemahkan dan menjalankannya dengan baik.

Dari situs Covesia.com, Selasa 02 Juli 2019, saya membaca artikel yang menyebutkan bahwa website Perpusnas melansir bahwa Indonesia merupakan Negara terbanyak perpustakaannya di dunia setelah India (323.605 perpustakaaan). Indonesia dengan 164.610 perpustakaan yang terdiri dari 42.460 perpustakaan umum, 6.552 perpustakaan perguruan tinggi, 2.057 perpustakaan perusahaan, dan perpustakaan sekolah sebanyak 113.541.Sebuah angka yang sangat fantastis tentunya.

Saya tidak akan mencoba menjawab ini, namun mengembalikan kepada pembaca, dengan terlebih dahulu membaca definisi kata Inklusi yang banyak disampaikan oleh pengelola dan penggiat perpustakaan yang dikelola oleh Negara.

“Dari banyak definisi sederhana, saya mengutip salah satu artikel di www.harianbhirawa.co.id yang menyebutkan bahwa Perpustakaan bebabasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia,” lanjutnya.

“Dari definisi di atas, apakah kita telah melihat perpustakaan-perpustaan kita telah tumbuh dan inklusif? Secera pribadi, saya ingin menyatakan keyakinan saya, khusus pada perpustakaan yang dikelola oleh Negara, masih sangat jauh dari yang diharapkan seperti definisi yang saya sampaikan tadi,” pungkasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Satgas Yonif Raider 100 Prajurit Setia Kerja Bhakti Bersama Warga Kampung Sach

Meski Pandemi, Satgas Pamtas Yonif 312 KH Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar